Selasa, 23 Oktober 2018

Cara Pemerintah Tawarkan Investasi Infrastruktur Ratusan Triliun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pidato pembuka saat pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Okotber 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa

    Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pidato pembuka saat pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Okotber 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa

    Salah satu investor asing yang berpartisipasi adalah EBD Paragon, perusahaan asal Los Angeles, AS, yang masuk dalam investasi pengembangan infrastruktur air bersih dan resort di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Kami sudah melakukan studi mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia, dan hasilnya sangat menjanjikan dalam 15 tahun terakhir, kami melihat progress yang signifikan, Indonesia punya iklim yang kondusif untuk berinvestasi,” ujar perwakilan EBD Paragon, Wajih Malki.

    Tak tanggung-tanggung, total investasi yang dikeluarkan entitasnya mencapai US$ 88 juta untuk pembangunan ratusan kamar hotel dan US$ 21 juta untuk pembangunan infrastruktur air bersih. Dia mengaku tak sabar untuk mengeksplor kesempatan investasi infrastruktur lainnya, seperti di Sulawesi, Sumatera, dan wilayah lainnya.

    Wajih pun menjelaskan skema kerja sama yang dilakukan dalam investasi ini, di mana untuk proyek pembangunan hotel pihaknya bekerja sama dengan PT PP Property dan untuk infrastruktur air bersih bekerja sama dengan PT Adhi Karya. “Kami melakukan share kepemilikan, di pembangunan hotel PT PP memiliki 40 persen, dan di infrastruktur air bersih Adhi Karya memiliki 25 persen.”

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.