Cara Pemerintah Tawarkan Investasi Infrastruktur Ratusan Triliun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pidato pembuka saat pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Okotber 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa

    Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pidato pembuka saat pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Okotber 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Bali - Pemerintah menawarkan 78 proyek infrastruktur senilai US$ 42,1 miliar atau sekitar Rp 650 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS) kepada investor asing dan domestik pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018. Seluruh proyek tersebut melibatkan total 21 badan usaha milik negara (BUMN) dan diharapkan dapat mengundang partisipasi dari sektor swasta melalui beragam skema pembiayaan.

    BACA: Tiga Paradigma Baru untuk Pembiayaan Infrastruktur Versi Bank Indonesia

    “Saat ini kita memiliki 143 BUMN dengan berbagai sektor ekonomi, untuk mengakselerasi pembangunan dari barat ke timur kami akan memainkan peran, dan pemerintah berkomitmen proyek yang ditawarkan akan sangat menarik,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno, di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018.

    Rini berujar untuk mencapai target pembangunan penting bagi pemerintah memperoleh sumber pendanaan yang tepat. Dia mengakui dengan kebutuhan pembiayaan yang begitu besar tak sepenuhnya sanggup dilakukan oleh perusahaan plat merah sendirian. “Kami ingin mendorong direct equity, dengan dukungan investasi dari pihak swasta,” katanya.

    Dia melanjutkan, kondisi pelemahan rupiah saat ini di satu sisi juga bisa menjadikan investasi di Indonesia lebih atraktif. “Dengan rupiah melemah terutama untuk investor asing akan sangat bagus, karena mereka konversi dolarnya dengan harga sekarang, maka dengan pertumbuhan ekonomi yang kita punya di atas 5 persen bahkan lebih return yang didapatkan akan menarik,” ucapnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah siap mendukung dan menyiapkan pengembangan desain skema investasi yang cocok dan menggugah investor. “Kami mencoba untuk tidak hanya memberikan penjaminan, tapi lebih banyak lagi meng-cover risiko dan struktur pembiayaan infrastruktur agar bisa lebih fleksibel, sesuai dengan appetite dan kapabilitas investor,” katanya.

    Upaya untuk melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur mulai menampakkan hasil, ditandai dengan akan ditekennya 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN, dengan total nilai proyek sekitar US$ 13,6 miliar. “Hal ini mencerimnkan tingginya minat investor untuk berinvestasi.” Adapun bertindak sebagai koordinator persiapan struktur pembiayaan proyek BUMN ini adalah Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas.

    Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir mengatakan dari 21 proyek yang sudah disepakati itu, sebanyak 80 persen menggunakan skema pembiayaan strategic partnership, sisanya berasal dari project financing dan capital market. Proyeknya didominasi oleh sektor energi sebesar 40 persen, bandar udara 10 persen, pertambangan 9 persen, dan ada pula sektor lain seperti pariwisata, manufaktur, transportasi, dan pertahanan.

    “Asal investornya hampir 50 persen dari luar negeri, ini menunjukkan foreign investment memang nyata, jadi kebanyakan memang partner atau kreditur asing,” katanya. Dia pun memastikan bahwa BUMN yang terlibat akan mendapatkan benefit dari kerja sama ini khususnya untuk keberlanjutan pendanaan ke depan. “Ini kita raise funding tapi bukan utang, mereka dapat equity iya, tapi kontrol masih ada di BUMN itu sendiri,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.