Acara IMF, Presiden Bank Dunia dan Kalla Bahas Pendanaan Bencana

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) ketika berkunjung ke Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018. Kim melihat bagaimana Pemerintah Indonesia mengatasi masalah stunting akibat kurangnya gizi. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bank Dunia, Kim Young Jim dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan hadir dalam Pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, pada Rabu, 10 Oktober 2018. Keduanya dijadwalkan hadir dalam acara seminar yang membahas mengenai "Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia di Ruang Mangupura, Bali International Convention Center.

Baca: Begini Kemewahan Kendaraan di Pertemuan IMF - World Bank

Awal Februari 2018, Bank Dunia memang mengeluarkan obligasi katastrofe senilai US$ 1,4 miliar untuk membiayai bencana gempa bumi di Peru, Meksiko, Cili, dan Kolombia, seperti dikutip dari The Financial Times. Sementara Sri menyebut jangka waktu pembiayaan itu berlaku hingga 2022. Sebelumnya, Bank Dunia telah membiayai penyelamatan terhadap dampak gempa bumi di Kolombia, Cili, dan Peru selama tiga tahun, dan dua tahun untuk Meksiko.

Obligasi katastrofe belakangan menjadi popoler untuk mengatasi risiko besar pembiayaan terhadap dampak bencana. Sebab pembayaran obligasi bisa cair sangat cepat setelah bencana terjadi. Untuk mendapatkan pembiayaan itu, pemerintah wajib membayar kupon tahunan. Jika bencana tak terjadi, obligasi akan dilunasi pada akhir periode.

Acara tersebut merupakan seminar yang digagas oleh Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Keuangan. Adapun acara ini diselenggarakan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memliki risiko fiskal yang tinggi akibat bencana.

Selain itu, dalam acara ini juga direncanakan pula peluncuran Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana Nasional oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama acara ini, Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia bersama dengan para pemimpin lain dari Asia akan membahas pembelajaran dan prioritas masa depan dalam membangun ketahanan keuangan terhadap bencana.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menyampaikan bahwa agenda acara tersebut secara lebih spesifik akan membahas mengenai disaster risk financing dan insurance atau skema pembiayaan dan asuransi dalam konteks bencana alam. Menurut Sri Mulyani, skema-skema tersebut penting terutama bagi Indonesia yang memiliki probabilitas terjadinya bencana khususnya gempa bumi tercatat tinggi.

Sri Mulyani mencontohkan, negara di Amerika Latin seperti Chile, Kolumbia, Peru dan Meksiko mereka bersama-sama membuat bonds atau surat hutang dalam bentuk obligasi untuk menghadapi apa yang disebut kemungkinan probabilitas terjadinya gempa bumi. Skema pembiayaan itu baru diluncurkan pada 2018 yang dibantu oleh Bank Dunia, dan itu akan mengkaver pembiayaan dalam jangka waktu sampai 2022.

"Saya ingin mempelajari hal itu, bagaimana caranya, karena indonesia kan negara yang sangat besar dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi Indonesia," kata Sri Mulyani di Medan Room, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

Kepada Tempo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahazil Nazara mengatakan pemerintah telah menyusun strategi pembiayaan untuk bencana sejak tahun lalu. Kementerian Keuangan beberapa kali menyelenggarakan forum diskusi, termasuk dengan Bank Dunia dan Satuan Tugas Manajemen Risiko Bencana Alam Asia Tenggara.

"Indonesia butuh instrumen manajamen, strategi, pendanaan dan asuransi terhadap risiko bencana. Kami sudah selesai menyusun itu," kata Suahazil kepada Tempo di kantornya, Kamis 3 Oktober 2018, di kantornya.

Pemerintah pun menyiapkan beberapa skema pembiayaan risiko bencana alam dengan beberapa cara. Pertama, yaitu skema asuransi internal. Dalam skema ini, pemerintah daerah mengasuransikan diri ke pemerintah pusat, atau semacam premi. Skema berikutnya adalah pemerintah menyisihkan dana abadi seperti dana untuk pendidikan beasiswa LPDP. "Alternatif lain, uang yang kami sisihkan diasuransikan kembali ke luar negeri," kata Suahazil.

Simak berita tentang Bank Dunia hanya di Tempo.co

DIAS PRASONGKO | PUTRI ADITYO






Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Baru Rp 8 Triliun untuk Ukraina

22 jam lalu

Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Baru Rp 8 Triliun untuk Ukraina

Ukraina mendapat pendanaan baru dari Bank Dunia untuk rekonstruksi pasca-perang dengan Rusia.


CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

1 hari lalu

CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

Faisal menjelaskan, yang menjadi basis perhitungan garis kemiskinan dari Bank Dunia adalah purchasing power parity.


Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

1 hari lalu

Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

Ada tiga cara yang dapat anda amati dalam menganalisis angka kemiskinan di Indonesia. Yakni dari tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.


Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

2 hari lalu

Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

Ekonom mengungkapkan dampak pemerintah tidak ikut merevisi standar garis kemiskinan Bank Dunia atau World Bank.


Ekonom Sebut Garis Kemiskinan Bank Dunia Realistis, Bagaimana Versi Pemerintah?

2 hari lalu

Ekonom Sebut Garis Kemiskinan Bank Dunia Realistis, Bagaimana Versi Pemerintah?

Menurut ekonom CELIOS, garis kemiskinan yang direvisi Bank Dunia lebih realistis dari pada di Indonesia.


Bank Dunia Sebut 13 Juta Warga Miskin Baru di Indonesia, Kok Bisa?

2 hari lalu

Bank Dunia Sebut 13 Juta Warga Miskin Baru di Indonesia, Kok Bisa?

Bank Dunia menyebutkan sebanyak 13 juta warga kelas menengah bawah di Indonesia jatuh dalam kemiskinan. Apa penyebabnya?


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

3 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

Kemenkeu bakal membahas ulang standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia (World Bank).


Dampak Garis Kemiskinan Bank Dunia Direvisi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Cina Melesat

3 hari lalu

Dampak Garis Kemiskinan Bank Dunia Direvisi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Cina Melesat

Bank Dunia (World Bank) mengubah standar garis kemiskinan baru yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017.


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

3 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

4 hari lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

Pada Pertemuan Menteri Pertanian G20, Dirjen FAO memperingatkan implikasi berbahaya krisis pangan dari melonjaknya harga makanan dan pupuk.