Darmin: Pemerintah Cari Cara Baru Tarik Swasta Biayai Infrastruktur

Ekspresi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat berkeliling meninjau proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta fase I di stasiun Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus mencari skema dan sumber inovatif guna melengkapi pembiayaan konservatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun infrastruktur.

BACA: Tiga Paradigma Baru untuk Pembiayaan Infrastruktur Versi Bank Indonesia

“Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018. Ia menyampaikan gagasan tersebut saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Investment Forum, sebagai rangkaian acara International Monetary Fund – World Bank 2018 atau IMF - World Bank di Nusa Dua Bali.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata Darmin, pemerintah menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur, antara lain 1.800 kilometer jalan tol, 2.159 kilometer kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, serta 35 ribu megawatt pembangkit listrik.

BACA: Rini Soemarno Tawarkan Proyek Infrastruktur USD 42 M ke Swasta

Dari target itu, sebanyak 223 proyek dan tiga program telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dengan nilai investasi total US$ 307,4 miliar. "Lebih dari 50 persen kami harapkan berasal dari sektor swasta," kata Darmin. Per Juni 2018, tercatat 32 proyek telah selesai dan 44 PSN beroperasi parsial.

Guna menarik sektor swasta, Darmin berujar pemerintah telah menyiapkan beberapa cara, antara lain skema Public Private Partnership. Dari sisi fiskal, kata dia, pemerintah telah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund), pembayaran secara berkala (Availability Payment), dan jaminan.

Sementara dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan aset negara untuk proyek PPP.

Tak hanya itu, soal kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk debottlenecking, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mengeksekusi fasilitas pengembangan proyek, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan jaminan pemerintah.

“Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif untuk infrastruktur. Misalnya, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Komodo Bond,” Kata Darmin.

Kini, pemerintah pun mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif lainnya, seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Pemerintah Daerah. "Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan peraturan untuk skema baru yaitu Skema Konsesi Terbatas atau Limited Concession Scheme (LCS)."

Terakhir, guna meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, seperti Call Spread Options dan Domestic Non Deliverable Forward.

Baca berita tentang infrastruktur lainnya di Tempo.co.






Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

1 hari lalu

Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

Alih-alih membangun bendungan baru, kata Menteri PUPR, pemerintah akan berfokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkannya.


Ancaman Resesi, Pemerintah Pede Ekspor Kuat karena Manufaktur Terus Ekspansif

1 hari lalu

Ancaman Resesi, Pemerintah Pede Ekspor Kuat karena Manufaktur Terus Ekspansif

Pemerintah mengaku optimistis terhadap kinerja ekspor Indonesia meskipun ancaman resesi perekonomian global di depan mata.


Infrastruktur Digital G20 di Bali Hampir Selesai, Telkom Jamin Keamanan Siber

2 hari lalu

Infrastruktur Digital G20 di Bali Hampir Selesai, Telkom Jamin Keamanan Siber

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merampungkan sebagian besar kesiapan infrastruktur digital untuk menunjang penyelenggaraan puncak Presidensi G20 di Bali


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

5 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

6 hari lalu

Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

Menteri PUPR mengatakan pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai pada awal 2024.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

6 hari lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

6 hari lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

Pada Pertemuan Menteri Pertanian G20, Dirjen FAO memperingatkan implikasi berbahaya krisis pangan dari melonjaknya harga makanan dan pupuk.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

7 hari lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

7 hari lalu

UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,1 hingga 5,4 persen pada 2022.


Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

8 hari lalu

Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

Bos PLN menegaskan pemerintah tetap menahan tarif listrik untuk periode Oktober-Desember 2022.