Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal memperbaiki sejumlah lahan tambak garam milik masyarakat di daerah terkena dampak gempa Palu dan sekitarnya, Sulawesi Tengah. Sebelum dilakukan perbaikan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terlebih dulu memverifikasi luas lahan tambak yang rusak akibat gempa.
Baca juga: Pasca Gempa Palu, Bandara Normal dengan 14 Penerbangan per Hari
"Kemarin ada diskusi di sana agar ada bantuan perbaikan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2018.
Menurut Brahmantya, gempa yang menerjang Kota Palu membuat kontur tanah di sana berubah sehingga luas lahan tambak garam pun ikut berubah. "Entar dikasih lahan ke orang ini, nanti yang lain bilang ini lahannya." Untuk itu, pengukuran ulang bakal perlahan dilakukan oleh BPN selama 2 tahun masa rehabilitasi gempa Palu.
Usai terjadinya gempa magnitudo 7,4 dan gelombang tsunami di Palu, KKP langsung mengirimkan tim relawan untuk membantu penanganan bencana. Para relawan ini bertugas menyisir kawasan pesisir pantai yang rusak akibat diterjang tsunami. Dari data KKP, terdapat sejumlah kerusakan berat akibat tsunami terutama di Pantai Talise, lokasi terbanyak ditemukannya korban.
Selain pembersihan pantai, KKP dan Susi Air milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga membangun sebanyak 3 posko dapur umum pun didirikan di Mamboro, Sigi, dan Bandara Mutiara SIS Al-Aljufri untuk memasok makanan bagi korban.
Saat ini, kata Brahmantya, tim relawan KKP masih terus melakukan pembersihan pesisir pantai. Setelah lahan bersih, barulah BPN bisa melakukan pengukuran ulang dan dilanjutkan dengan perbaikan lahan tambak garam agar bisa digarap seperti sedia Ia tidak terlalu hapal berapa hektare lahan tambak yang ada di sana. "Yang jelas ada 12 kelompok tambak, kemarin ketua kelompoknya sudah saya kasih tahu," kata Brahmantya.
Kepala Bagian Humas Badan Pertanahan Nasional, Harison Mocodompit, belum mendapat informasi terkait rencana pengukuran ulang lahan tambak garam di Palu. Akan tetapi, kata dia, KKP bisa langsung berkoordinasi dengan Badan Pertanahan setempat karena tidak perlu ada prosedur yang rumit untuk permintaan pengukuran lahan tersebut. "Prosesnya juga tidak lama," kata dia saat dihubungi.
Pasca gempa Palu, Harison mengatakan untuk daerah Palu dan sekitarnya, pemerintah tengah menggodok kawasan zonasi bencana. Nantinya, tanah milik masyarakat, khususnya yang digunakan untuk pemukiman, bisa saja direlokasi ke tempat yang lebih aman seandainya masuk dalam kawasan tersebut. "Tapi kalau hanya untuk tambak garam, kebun, masih bisa di daerah zonasi itu, tergantung rekomendasinya nanti seperti apa," ujarnya.
