Pertemuan IMF, Pemerintah Tawarkan Investasi Proyek Infrastruktur

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerima perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang hari ini melakukan long march untuk menolak penjulan aset perusahaan di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018. (sumber: Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengajak private sector atau swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan sejak hampir 5 tahun ke belakang. Ajakan ini disampaikan dalam acara Indonesia Infrastructure Forum 2018 sebagai salah satu bagian dari Pertemuan IMF-World Bank di Conrad Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Baca: Rencana Pembangunan Patung Jokowi untuk Branding Pariwisata

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Rini Soemarno mengatakan saat ini kondisi ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik khususnya di negara-negara emerging market yang lain. Hal itu dibuktikan dengan ekonomi yang masih tumbuh di angka 5 persen, inflasi yang masih rendah, tingkat pengangguran rendah sekaligus memiliki tingkat ease of doing bussines yang baik pula.

"Apalagi kami punya banyak model skema pembiayaan untuk pembiayaan infrastruktur atau funding mix di berbagai model pembiayaan. Karena itu, tidak ada waktu yang lebih baik dibandingkan sekarang, kami persilakan anda sekalian untuk bergabung dalam proyek ini," kata Rini saat memberikan pidatonya dalam acara tersebut, Selasa 9 Oktober 2018.

Rini mengatakan meski saat ini indikator ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif namun masih mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah tingkat investasi yang hanya tumbuh di area 3,4 persen. Jumlah ini lebuh rendah dari 3 tahun sebelumnya.

Rini mengajak para investor untuk mengenal lebih dekat peluang investasi di 80 proyek infrastruktur yang melibatkan perseroan pelat merah. “Ada hampir 80 proyek dengan total nilai US$42 Miliar,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa diperlukan skema pembiayaan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur. Apalagi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kapasitas terbatas untuk mengambil utang selama masa ekspansi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah juga membutuhkan banyak sekali konektifitas ataupun keterhubungan antar wilayah. Hal ini akan bermanfaat terutama bagi penyaluran logistrik, pertumbuhan dan juga produktifitas.

Karena itu untuk mendukung supaya investasi swasta bisa masuk, Sri Mulyani berencana untuk mendesain berbagai instrumen kebijakan yang mendukung. Khususnya supaya bisa mendorong atau memfasilitasi swasta bisa ikut berpartisipasi dengan pembiAyaan dalam proyek infrastruktur.

"Kami akan terus mendesain kebijakan untuk memfasiltiasi supaya private sector bisa berpartisipasi dalam project pembangunan. kami akan buat kebijakan supaya mereka bisa masuk," kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.

DIAS PRASONGKO | BISNIS.COM






Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

4 hari lalu

Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

Laporan tren pasar properti sejalan dengan angka pertumbuhan positif ketiga provinsi dalam periode Januari-Mei 2022.


Politikus Ini Kritik AHY: Jembatan Suramadu Digagas Soeharto, Dibangun Megawati, SBY Tinggal Gunting Pita

6 hari lalu

Politikus Ini Kritik AHY: Jembatan Suramadu Digagas Soeharto, Dibangun Megawati, SBY Tinggal Gunting Pita

Politikus ini mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY tentang 70-80 persen pembangunan di era Presiden Jokowi adalah kinerja SBY.


Pemerintah Terus Genjot Infrastruktur, Ekonom Soroti Dampaknya ke Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Pemerintah Terus Genjot Infrastruktur, Ekonom Soroti Dampaknya ke Neraca Perdagangan

Direktur Celios Bhima Yudhistira menyoroti pemerintah yang hingga kini masih menggenjot pembangunan infrastruktur dan dampaknya ke neraca perdagangan.


AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

9 hari lalu

AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

Bhima Yudhistira merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pembangunan infrastruktur.


Tertarik Beli Mobil Listrik? Simak Dahulu 4 Fakta ini

16 hari lalu

Tertarik Beli Mobil Listrik? Simak Dahulu 4 Fakta ini

Sebelum Anda memutuskan membeli mobil listrik, fakta soal penghematan energi hingga kesiapan infrastruktur di ruang publik perlu Anda dipertimbankan.


G20 Bicara Soal Infrastruktur Digital, Apa Saja Isinya?

18 hari lalu

G20 Bicara Soal Infrastruktur Digital, Apa Saja Isinya?

IWG G20 bertugas memberikan masukan dalam kebijakan untuk meningkatkan persiapan, pembiayaan, dan kualitas infrastruktur.


75 Proyek Strategis Jokowi Rampung per Agustus 2022, Nilainya Tembus Rp 554,4 Triliun

19 hari lalu

75 Proyek Strategis Jokowi Rampung per Agustus 2022, Nilainya Tembus Rp 554,4 Triliun

Dalam tiga tahun pertama di periode kedua Presiden Jokowi menjabat, yakni dari 2019 hingga Agustus 2022, sebanyak 75 PSN telah rampung.


Gotabaya Rajapaksa Dapat Sambutan Hangat, Rumah dan Pengamanan

21 hari lalu

Gotabaya Rajapaksa Dapat Sambutan Hangat, Rumah dan Pengamanan

Presiden terguling Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dapat sambutan hangat sepulangnya dari melarikan diri ke luar negeri, termasuk rumah dan pengamanan.


Indonesia Beri Kesempatan Investor Asing Bangun IKN Nusantara

23 hari lalu

Indonesia Beri Kesempatan Investor Asing Bangun IKN Nusantara

Indonesia akan memberikan kesempatan kepada para calon investor asing, termasuk dari Korea Selatan, untuk turut membangun IKN Nusantara.