TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Matahari Department Store Tbk resmi menyetujui rencana perseroan membeli kembali alias buyback saham yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 7 persen dari modal disetor dan ditempatkan, atau sebesar 204.254.266 saham.
Baca: Dirut BEI Yakin IHSG Kembali Tembus 6.000 di Akhir Tahun
"Pembelian kembali saham perseroan ini merupakan salah satu bentuk usaha perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham perseroan," ujar Wakil Presiden Direktur dan CEO perseroan Richard Gibson di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Upaya itu diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.
Harga maksimal pembelian kembali saham akan dibatasi sebesar Rp 13.330 per saham, sebagaimana diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka.
Corporate Secretary Matahari Perseroan Miranti Hadisusilo mengatakan hingga kini perseroan belum merinci kapan pembelian kembali saham itu akan di lakukan. Namun, langkah itu mesti dilakukan dalam waktu paling lama 18 bulan sejak ditutupnya RUPSLB hari ini sampai dengan 7 April 2020.
Untuk pelaksanaan pembelian kembali saham, kata Miranti, perseroan akan mengeluarkan biaya maksimal sebesar Rp 1,25 triliun. "Dana itu berasal dari internal perseroan," ujar dia. Ia menyebut pembelian itu tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.
Miranti menegaskan rencana buyback itu dilakukan lantaran perseroan melihat nilai sahamnya sudah undervalue. Berdasarkan RTI Business sore hari ini, nilai emiten yang berkode saham LPFF berada di Rp 6.700 per saham.
"Investor juga sudah banyak yang bertanya kenapa tidak dibuyback gitu. Jadi, ya untuk meningkatkan trust investor juga," ujar Miranti.
Selain menyetujui rencana buyback, RUPSLB itu juga telah menyetujui dan meratifikasi penegasan kembali susunan pemegang saham dalam perseroan. "Multipolar 17,48 persen, sisanya publik 82, sekian persen."
