Selasa, 11 Desember 2018

Anggaran IMF-World Bank Rp 855 Miliar Disetujui Jokowi, Bukan SBY

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chatib Basri. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Chatib Basri. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Indonesia baru diputuskan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2015. Setelah penunjukan itulah, anggaran pelaksanaan acara diketok oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Baca: Kubu Jokowi: Anggaran Pertemuan IMF - World ...

    "Itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama seperti Asian Games juga," kata dia dalam akun Twitter @ChatibBasri, Ahad, 7 Oktober 2018. Sebagai informasi, alokasi anggaran unuk pertemuan tahunan di Bali ini menghabiskan uang negara sebanyak Rp 885 miliar ini.

    Chatib mengklarifikasi bahwa benar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama Bank Indonesia-lah yang mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah pada September 2014. "Apakah biaya diajukan tahun 2014? tentu tidak."

    Tak sampai di situ, Mentan Menteri Keuangan era SBY ini juga membenarkan bahwa Jokowi memiliki hak untuk menolak bahkan membatalkan pertemuan tahunan tersebut. Toh, Indonesia baru ditunjuk pada Oktober 2015, atau selang setahun setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014. "Bisa saja kalau mau, Indonesia mundur sebelum Oktober 2015."

    Sebelumnya, ribut-ribut soal pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 ini berawal dari cuitan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief di akun twitternya @AndiArief_. Andi menulis "ada partai menjual nama Soekarno, punya slogan wong cilik, sekarang terlentang, minta dicumbu IMF." Meski tidak menyebut secara langsung, cuitan Andi itu ditujukan untuk partai pemerintah yaitu PDI Perjuangan.

    Polemik pun muncul lantaran beberapa pihak mengatakan bahwa IMF-World Bank diajukan sejak zaman SBY, Ketua Umum dari Partai Demokrat sendiri. Setelah itulah kemudian Chatib Basri menyampaikan beberapa klarifikasi karena saat itu masih menjadi anak buah SBY.

    Di sisi lain, polemik juga muncul terkait anggaran Rp 855 miliar yang dinilai menghambur-hamburkan duit negara oleh kubu oposisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Rapatnya jangan terlalu menghambur-hamburkan (biaya). Kan kalau rapat, rapat saja, minum air putih," ujar Sandiaga di Jakarta, Jumat ,5 Oktober 2018.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.