TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah Jawa Barat berencana menggandeng situs Bukalapak untuk memperluas layanan publik pemerintah.
Baca juga: Ridwan Kamil Ajak Tisna Sanjaya Bikin Mural di Bantaran Citarum
“Pelayanan publik ada mirroring. Perizinan misalkan ada dua pilihan, masuk ke website provinsi atau masuk ke Bukalapak untuk melakukan transaksi perizinan. Intinya mah, mana aja rute yang paling mudah untuk rakyat Jawa Barat dalam bertransaksi apa pun akan kita lakukan,” kata dia selepas menerima Tim Ekspedisi Jalur Darat Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI), di Gedung Sate, Bandung, Senin, 8 Oktober 2018.
Ridwan Kamil mengatakan, dalam dua pekan ini teknis kerja sama dengan situs Bukalapak dibahas. Pembahasan akan mencakup pelayanan-pelayanan publik yang bisa digarap dengan Bukalapak.
Dia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat untuk menyiapkan tim menyusun rating perizinan di tiap kabupaten/kota di Jawa Barat. “Kabupaten/kota mana yang lancar, yang macet, yang lelet, sehingga suatu hari selruuh Jawa Barat, tidak hanya DPMPTSP Jabar, tapi kabupaten/kota juga harus standar dunia,” kata Ridwan Kamil.
Menyusul layanan publik di level proivnsi, layanan publik di tingkat kabupaten/kota juga akan dibuka di situs Bukalapak. “Nanti miroring ke Bukalapak juga,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi juga tengah menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan situs Bukalapak untuk membuat laman khusus untuk mengembangkan ekosistem perdagangan online Jawa Barat. Laman khusus itu tidak hanya melayani jual beli online tapi juga akses pada fasilitasi kredit perbankan.
Akses jual beli online yang diinginkannya tidak sebatas UKM, tapi juga menjangkau petani dan nelayan. Pengelola situs Bukalapak diminta membantu melatih UKM, petani, hingga nelayan supaya melek perdagangan online. “Ini ekosistem yang saya bayangkan bisa terjadi 5 tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menargetkan dalam tiga bulan ini kerja sama dengan situs itu bisa diteken. “Tiga bulan ini mengkonsep sampai Desember. MoU. Nanti Januari 2019 kita ngabret,” kata dia.
Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan, situsnya tengah menyiapkan chanel baru yakni Bukapublik. Salah satunya menjadi channel pelayanan perizinan online pemerintah. “Itu dalah sala satu proposal kerjasama kami. Bukan untuk menggantikan sistem atau apa pun yang sudah dibangun oleh pemprov Jabar sekarang, kalau istilah Kang Emil (Ridwan Kamil) adalah mirorring. Jadi sistem yang sudah dibangun sekarnag eksisting gak masalah, tapi lebih memberikan publik lebih banyak piliha lagi,” kata dia.
Rasyid mengatakan, layanan Samsat kendaraan bermotor salah satu perizinan yang potensial bisa dilayani via situs Bukalapak. “Kenapa enggak dibuka channel layanan tersebut di Bukalapak? Jadi publik lebih banyak pilihan lagi sehingga lebih memudahkan pelanggan,” kata dia.
Rasyid mengaku, Bukalapak tertarik karena sejalan dengan visi perusahaannya. “Sepanjang ini bisa membantu memudahkan masyarakat itu, ‘allign’ dengan visi kami,” kata dia.
Sementara soal kerja sama mengembangkan ekosistem perdagangan online Jawa Barat, Rasyid mengatakan, sejalan dengan visi Bukalapak yang menginginkan menaikkan kelas UKM di Indonesia. “Kami sudah melakukan ini selama ini, tapi mungkin bisa melakukan lebih efektif apabila kami mengajak pihak terkait. Kami melihat pemprov Jabar salah satu yang memiliki visi yang sama, dilihat dari presentasi Kang Emil (Ridwan Kamill) mengenai digitalisasi UKM, sehingga kami melihat ada potensi kolaborasi di sini,” kata dia.
