TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menganggap Pertemuan Tahunan IMF - World Bank di Nusa Dua, Bali pada 8-12 Oktober 2018 menguntungkan Indonesia. Indonesia pun sudah menyiapkannya sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca juga: Kubu Jokowi: Anggaran Pertemuan IMF - World Bank Dibahas di DPR
"Lagi pula, Indonesia tidak berniat menambah utang dengan menjadi tuan rumah pertemuan ini," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Agus Sari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.
Pertemuan Tahunan IMF - World Bank bakal digelar di Nusa Dua Bali dari 8-14 Oktober. Sebelumnya acara ini dikritik lantaran digelar tak lama setelah gempa Lombok dan Palu..
Menurut Agus, pertemuan IMF - World Bank menguntungkan Indonesia. Sebab, acara tersebut bakal mendudukkan Indonesia di posisi penting dunia dalam kancah pendanaan pembangunan.
Aktivis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan berada di Bali untuk pertemuan IMF - World Bank tersebut menyebutkan sebagai tuan rumah, yang telah diperjuangkan sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia berkesempatan untuk memasukkan ide dan konsepnya untuk mendorong investasi swasta dalam perubahan iklim, penanganan bencana alam, dan pengembangan keuangan syariah.
Agus mengatakan dari anggaran pemerintah sebesar 57 juta dollar Amerika (sekitar Rp 855 miliar) memang tampak besar, tetapi hanya sekitar setengah dari potensi belanja keluarga para peserta yang diperkirakan mencapai 100 juta dollar AS (Rp 1,4 triliun) sepanjang acara tersebut.
"Belum lagi diperhitungkan dampak berantai kepada ekonomi lokal pada usaha kecil masyarakat. Jadi, pertemuan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia," kata Agus.
Menurut dia, Indonesia telah diakui dunia dalam penanganan ekonominya. Di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang memburuk pun, Indonesia memperlihatkan kemajuan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Agus mengatakan, pendanaan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara yang lebih inovatif daripada sekedar pemberian utang. "Ini harus menggabungkan sektor publik dan sektor swasta, dan menggabungkan modalitas pendanaan dari hibah, pinjaman, dan ekuitas, dengan campuran yang tepat," katanya.
Pencampuran modalitas pendanaan ini akan memberikan kesempatan realokasi resiko dengan lebih tepat, setelah menyeimbangkan profil risiko inisiatifnya dengan profil resiko pendananya.
Merespons kritik bahwa pengadaan acara ini tidak sensitif terhadap bencana alam yang baru saja terjadi di Lombok dan Sulawesi Tengah, Agus mengatakan, pemerintah terus berupaya membantu dan menangani bencana Lombok dan Sulawesi Tengah.
"Penanganan bencana dan menjadi tuan rumah pertemuan Bank Dunia-IMF bisa dilakukan berbarengan. Jadi, tidak harus meniadakan yang lain. Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan keduanya," kata Agus.
Menurut Agus, bencana yang datang dengan tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka harus ditangani dengan baik. Presiden Jokowi pun sudah beberapa kali mendatangi lokasi bencana untuk menjamin bahwa penanganan di lapangan berlangsung dengan baik. Dana yang dikucurkan untuk penanganan bencana Lombok dan Sulawesi Tengah pun jauh lebih besar ketimbang dana untuk pertemuan di Bali.
Selain Pertemuan Tahunan IMF - World Bank, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyambut baik diadakannya acara paralel "Tri Hita Karana" dengan tema "Blended Finance and Innovation" pada 10 Oktober-11 Oktober 2018.
