Selasa, 23 Oktober 2018

Rizal Ramli Mengaku Diminta Prabowo Beri Saran ke Pemerintah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli setibanya di gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jakarta, 2 Mei 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli setibanya di gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jakarta, 2 Mei 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan siap membantu pemerintah dengan memberi ide perbaikan ekonomi secara gratis meskipun ia di kubu oposisi pemerintahan. Hal ini dilakukan setelah ia dan para ekonom lainnya diminta oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk menyumbang pemikiran kepada pemerintah.

    Baca: Rizal Ramli Kritik Jokowi, dari Makro Ekonomi Hingga Impor Beras

    "Pak Prabowo ingatkan supaya kami berbesar hati, lah. Kalau teman-teman ekonom ada ide bagus, kita sumbang sama pemerintah," kata Rizal di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat malam, 5 Oktober 2018.

    Menurut Rizal, hal ini dilakukan karena ia tak ingin krisis ekonomi benar-benar terjadi di Indonesia. Ia mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada di 'lampu merah'. Dalam analoginya, kondisi ekonomi Indonesia dengan sistem kesehatan tubuh manusia saat ini kondisnya kurang sehat.

    "Antibodi kita kurang kuat, kena virus apa aja kita bisa sakit," ujar Rizal. Dengan begitu, menurut dia, kalau ada goncangan perekonomian, pemerintah tak bisa serta merta menyalahkan faktor eksternal. "Tidak fair kalau menyalahkan semua hanya ke faktor-faktor internasional, Italia lah, Turki lah, dan sebagainya," ujarnya.

    Lebih jauh Rizal menyampaikan tiga saran ke pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Ketiga poin itu adalah: menerapkan tarif antidumping 25 persen untuk produk baja dan turunannya, menaikkan pajak pembelian mobil dan mewajibkan hasil ekspor masuk sistem perbankan.

    Rizal menjelaskan, usul agar pemerintah menerapkan tarif antidumping sebesar 25 persen terhadap produk baja dan turunannya. Dengan demikian, secara otomatis nilai impor akan turun sebesar US$ 5 miliar.

    Pasalnya, 67 persen dari total nilai impor berasal dari baja Cina. Hal ini terjadi karena produksi baja Cina yang melimpah dan akhirnya dijual ke Indonesia dengan harga sangat murah. Walhasil, industri dalam negeri seperti PT Krakatau Steel dan perusahaan baja swasta lainnya mengalami kerugiannya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.