Gempa Palu, Sumatera Barat Kirim 1,6 Ton Rendang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria korban gempa membawa bantuan dari helikopter PMI di Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat, 5 Oktober 2018. Adapun jumlah korban meninggal dunia gempa Palu dan Donggala mencapai 1.571 orang. REUTERS/Darren Whiteside

    Seorang pria korban gempa membawa bantuan dari helikopter PMI di Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat, 5 Oktober 2018. Adapun jumlah korban meninggal dunia gempa Palu dan Donggala mencapai 1.571 orang. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan bantuan makanan berupa rendang sebanyak 1,6 ton dan uang sebesar Rp1 miliar untuk membantu korban gempa Palu dan Donggala.

    Baca: Pembawa Bantuan Gempa Donggala Diminta Lapor Polisi

    Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan rendang itu merupakan hasil bantuan yang dihimpun pemda setempat dari masyarakat Sumbar.

    “Jadi totalnya yang terkumpul dan langsung kami kirim sebanyak 1,6 ton rendang dan uang tunai Rp1 miliar,” ujarnya, Jumat 5 Oktober 2018.

    Menurutnya, bantuan makanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat korban bencana, karena jelas lebih efektif dan tepat sasaran.

    Apalagi, masyarakat Sumbar sudah lebih dulu pernah merasakan susahnya mendapatkan sumber makanan saat terjadi bencana, sehingga memahami kebutuhan masyarakat korban bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

    Adapun, bantuan tersebut dikirimkan dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Palu.

    Informasi pemda setempat, bantuan itu sudah dikirimkan ke Palu pada hari ini Sabtu 6 Oktober 2018 pagi untuk disebar kepada masyarakat setempat.

    Nasrul mengatakan Pemprov Sumbar masih menjaring dan mengajak masyarakat setempat untuk memberikan bantuan bagi korban gempa Palu dan Donggala.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.