Luhut Sebut Tak Ada Penggalangan Dana di IMF - World Bank

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden World Bank atau Bank Dunia Jim Yong Kim mengunjungi sejumlah lokasi di Bali, Kamis, 5 Juli 2018. Dalam kunjungan itu, Kim didampingi oleh Menteri Kordinator  (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.

    Presiden World Bank atau Bank Dunia Jim Yong Kim mengunjungi sejumlah lokasi di Bali, Kamis, 5 Juli 2018. Dalam kunjungan itu, Kim didampingi oleh Menteri Kordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemerintah tidak perlu menggalang dana di ajang pertemuan IMF - World Bank, pekan depan. Penggalangan dana yang dimaksud khususnya untuk menangani bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

    Baca: Prabowo Minta Pertemuan IMF Ditunda, Kepala Bappenas: Jalan Terus

    "Saya kira enggak perlu, karena Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) bilang dana dari kita cukup bisa menangani ini," ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Senin, 1 Oktober 2018. Meskipun, kata Luhut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia terbuka atas bantuan internasional.

    Saat itu Luhut juga berujar pemerintah tidak perlu menetapkan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah itu sebagai bencana nasional. Sebab, sejatinya, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sudah melebihi penanganan bencana nasional.

    Gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat pekan lalu. Gempa ini mengakibatkan gelombang tsunami menerjang pantai Talise di Kota Palu dan beberapa pantai di Donggala. Akibat bencana ini hampir seribu orang dikabarkan tewas.

    Berdasarkan laporan dari lapangan, Luhut mengatakan sejumlah alat berat sudah mulai masuk ke Palu dan Donggala. Selain itu, jaringan telepon dan listrik pun mulai hidup. Pasokan makanan juga sudah mulai diangkut oleh TNI dari Makassar dengan pesawat Hercules. 

    "Rumah Sakit Angkatan Laut di KRI Sudarsono juga sudah ke sana. Jadi saya pikir overall penanganan oleh pemerintah sudah sangat cepat," kata Luhut.

    Bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga memuji langkah Presiden Joko Widodo yang pergi meninjau langsung ke lokasi bencana tersebut. "Itu sangat bagus, beliau juga berjanji ke sana lagi pekan depan untuk melihat progress," tutur Luhut.

    Adapun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semalam menyampaikan, Indonesia resmi membuka bantuan dari luar negeri untuk korban gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. "Tadi malam Presiden Jokowi memberikan kami wewenang untuk menerima bantuan internasional tanggap darurat bencana," katanya. 

    Terkait dengan hal ini, belakangan calon presiden Prabowo Subianto berencana menggelar konferensi pers yang intinya meminta agar pertemuan IMF - World Bank itu ditunda. Hal itu disampaikan oleh Koalisi calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, Kamis malam, 4 Oktober 2018.

    Mereka memandang pemerintah perlu meninjau penyelenggaraan gelaran ini di tengah situasi bencana yang baru saja melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.

    Baca: Ini Potensi Ekonomi Acara IMF yang Diminta Prabowo untuk Ditunda

    Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier, menambahkan, koalisi Prabowo ingin menyarankan agar pertemuan itu ditunda dan dananya digelontorkan untuk membantu korban bencana. Mantan Menteri Keuangan ini berpendapat tak etis apabila Indonesia menggelar acara mewah di tengah kondisi bencana. "Kalau ditunda, dana dialihkan, ini kan dunia juga bisa mengerti," ucapnya.

    HENDARTYO HANGGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.