Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BKF Kaji Penerbitan Surat Utang Bencana

image-gnews
Lelang Surat Utang Negara Diprediksi Sepi Peminat
Lelang Surat Utang Negara Diprediksi Sepi Peminat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain berencana mengasuransikan barang milik negara, Badan Kebijakan Fiskal tengah mempelajari penerbitan surat utang bencana alam (catastrophic bond). 

Baca: Surat Utang SBR004 Kebanjiran Pesanan Hingga 7,04 Triliun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menuturkan beberapa negara sudah ada yang menerbitkan catastrophic bond, terutama negara yang rentan akan bencana alam.

"Kita memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan di dunia ada yang namaya catastrophic bond," ujar Suahasil, Kamis 4 Oktober 2018.

Surat utang bencana alam atau catastrophic bond adalah surat utang yang dapat dikeluarkan pemerintah. Berbeda dengan bond pada umumnya, pemerintah dapat menarik hasil dari surat utang selama ada bencana yang terjadi. 

Jika tidak ada, pemerintah tidak bisa menarik dana dari surat utang tersebut dan diwajibkan tetap membayar bunga. 

Namun, skema ini masih harus dicocokkan terlebih dahulu dengan aturan yang berlaku di dalam negeri. Selama ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat utang untuk keperluan pembiayaan defisit anggaran.

"Ini tantangannya sehingga pembicaraan terkait strategi risiko bencana sangat penting sekarang ini," ungkapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh sebab itu, dia menegaskan pihaknya harus mempelajari dari seluruh dunia mengenai skema catastrophic bond tersebut untuk strategi risiko bencana di Indonesia. 

Melihat bencana alam yang terjadi mulai dari gempa bumi, gunung meletus dan tsunami di Indonesia, dia menilai sudah seharusnya pengelolaan anggaran pemerintah mempertimbangkan hal tersebut. Setiap bencana yang terjadi di Tanah Air, cukup menguras APBN dan APBD di daerah. 

"Bayangkan pendapatan asli daerah itu pasti hilang karena bencana yang sedemikian besarnya. Padahal pendapatan asli daerah sumber utamanya hanya dari pajak kedaraan bermotor dan pajak bumi bangunan (PBB) daerah," ujar Suahasil.

Di sela-sela IMF - World Bank Meeting Bali 2018, dia menuturkan pemerintah akan meluncurkan instrumen pembiayaan risiko bencana dan strateginya untuk masa depan. 

Baca: Sasar Milenial, Surat Utang SBR004 Bisa Dibeli Mulai Rp 1 Juta

Di dalam strategi tersebut pemerintah sudah memikirkan rencana untuk membeli asuransi bencana untuk melindungi barang milik negara (BMN) dan juga mengintegrasikan rencana tersebut dengan daerah. Tentu saja, strategi tersebut disesuaikan dengan kerangka kebijakan yang berlaku di Tanah Air. 

Ikuti terus berita tentang surat utang hanya di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

12 jam lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

1 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

Pemerintah meraup Rp 22,6 triliun melalui lelang Surat Utang Negara pada Selasa, 26 Maret 2024.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


BRI Peduli Bantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumbar dan Jabar

10 hari lalu

BRI Peduli Bantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumbar dan Jabar

Bantuan diberikan kepada warga di Sumatera Barat, Cirebon, dan Bandung Barat.


Bupati Sukabumi Tekankan Koordinasi dan Kewaspadaan Bencana Alam

10 hari lalu

Bupati Sukabumi Tekankan Koordinasi dan Kewaspadaan Bencana Alam

Cuaca ekstrim dan potensi bencana harus menjadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk melakukan koordinasi dengan satgas bencana.


Ramai Isu Badai Matahari, Peneliti Antariksa BRIN Jelaskan Dampaknya ke Bumi

12 hari lalu

Memprediksi Badai Matahari dalam 24 Jam
Ramai Isu Badai Matahari, Peneliti Antariksa BRIN Jelaskan Dampaknya ke Bumi

Badai matahari merupakan istilah dari aktivitas tata surya terkait bintik matahari yang kemunculannya bisa diamati atau dipantau dari bumi.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Hampir Seluruh Wilayah Indonesia 10-14 Maret 2024, Hati-hati Angin Puting Beliung

18 hari lalu

Ilustrasi Angin Puting Beliung (ANTARA FOTO/HO-BMKG)
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Hampir Seluruh Wilayah Indonesia 10-14 Maret 2024, Hati-hati Angin Puting Beliung

BMKG prediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia 10-14 Maret 2024. Cek cuaca ekstrem di daerah Anda, mewaspadai angin puting beliung.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.