Selasa, 23 Oktober 2018

Lebih dari 5.000 Bangunan di Palu dan Donggala Rusak Akibat Gempa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara dampak kerusakan akibat gempa dan tsunami Palu di Tondo, Sulawesi Tengah, Rabu, 3 Oktober 2018. Akibat bencana ini sebanyak 70.821 orang mengungsi dan 65.733 unit rumah rusak akibat gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala. ANTARA

    Foto udara dampak kerusakan akibat gempa dan tsunami Palu di Tondo, Sulawesi Tengah, Rabu, 3 Oktober 2018. Akibat bencana ini sebanyak 70.821 orang mengungsi dan 65.733 unit rumah rusak akibat gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Tim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Institut Teknologi Bandung, dan Asian Institute of Technology Thailand menghitung lebih dari 5.000 bangunan rusak akibat gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

    Baca: Menteri Luhut: Penanganan Gempa Palu Lebih dari Bencana Nasional

    Siaran pers Tim Tanggap Darurat Bencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Jakarta, Rabu, menyebutkan tim baru menghitung kerusakan akibat gempa dan tsunami di sebagian wilayah yang citranya ditangkap Satelit Pleiades.

    Angka 5.000 bangunan itu diperoleh berdasarkan data citra satelit tanggal 6 Juli 2018 (sebelum gempa) yang diterima oleh Stasiun Bumi LAPAN di Pare-pare. Tak hanya itu, data tanggal 30 September 2018 (setelah gempa) yang diterima oleh International Disaster Charter juga menjadi dasar perhitungan jumlah bangunan yang rusak.

    Penghitungan bangunan yang rusak dilakukan menggunakan metode interpretasi visual dengan membandingkan data citra satelit sebelum dan sesudah gempa. Hasil penghitungan menunjukkan ada 418 bangunan rusak di Kabupaten Donggala, dan 2.403 bangunan rusak di Palu.

    Selain itu ada 315 bangunan yang kemungkinan rusak di Donggala dan 2.010 bangunan yang kemungkinan rusak di Palu. Jumlah kerusakan kemungkinan lebih banyak lagi karena belum seluruh wilayah terdampak gempa terpotret satelit.

    Dari total 5.146 bangunan rusak yang terdata, ada 1.045 bangunan di Perumnas Balaroa yang amblas dengan luasan sekitar 47.8 hektare. Tim tanggap darurat bencana gabungan ini masih terus bekerja menggunakan data satelit lainnya dan berkomunikasi dengan komunitas International Disaster Charter.

    Menurut data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami Jumat pekan lalu di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.374 orang hingga Selasa petang lalu. Selain itu masih ada 113 orang yang dilaporkan hilang.

    Akibat masifnya kerusakan yang timbul akibat bencana itu, pemerintah berencana menghapus piutang kredit perbankan para debitor korban bencana di Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan untuk memulihkan perekonomian daerah tersebut. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah ini dapat dilakukan agar tak menambah beban masyarakat di lokasi bencana. “Dengan merasa aman, secara bertahap mereka akan melakukan kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Juli lalu, penyaluran total kredit bank umum untuk nasabah di Sulawesi Tengah mencapai Rp 26,86 triliun dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 2,45 persen. Adapun pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat di wilayah yang sama mencapai Rp 2,17 triliun dengan NPL 1,42 persen.

    Baca: Selain FPI, Ini Daftar Hoax Gempa Palu Donggala Versi Kominfo

    Hingga kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat gempa dan tsunami telah merusak lebih dari 65 ribu unit rumah dan puluhan bangunan publik. Sebanyak 1.407 orang tewas dan 70 ribu orang lainnya kini tinggal di pengungsian.
    Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi menjadi daerah yang terkena dampak bencana paling parah. 

    ANTARA | CAESAR AKBAR

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.