Pemerintah Beri Keringanan Pajak bagi Korban Gempa Palu Donggala

Tulisan buatan warga korban gempa dan tsunami di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu, 3 Oktober 2018. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan keringanan wajib pajak bagi warga Palu dan Donggala yang sempat mengalami bencana gempa dan tsunami pada Jumat 28 September 2018. Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar mengatakan keringanan perpajakan meliputi pelaporan pajak dan pembayaran pajak.

BACA: Sri Mulyani: Hingga Agustus, Penerimaan Perpajakan Capai Rp 907 T

"Selain itu ada juga peniadaan sanksi bagi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak," kata Arif saat mengelar bincang-bincang dengan media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Oktober 2018.

Menurut Arif aturan ini nantinya akan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ia mengatakan surat tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak hari ini dan tinggal menunggu nomor surat mengenai aturan itu. Aturan ini, dibuat menyerupai aturan keringanan pajak bagi wajib pajak yang terkena bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Adapun secara lebih detail, Arif menjelaskan beberapa keringanan yang diberikan seperti penyampaian atau pelaporan SPT masa tahunan. Termasuk, pengecualian sanksi administrasi bagi keterlambatan pelaporan.

Kemudian, ada pula mengenai pembayaran dan pelaporan PPN dan PPh Badan. Untuk pajak jenis ini wajib pajak diberikan kelonggaran untuk membayar dan melaporkan di luar tenggat waktu yang telah ditetapkan pada akhir September 2018 untuk Agustus 2018.

Selanjutnya, kata Arif, keringanan juga diberikan untuk pelaporan dan pembayaran PBB. Selain itu, ada pula keringanan untuk pembayaran utang pajak, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang jatuh tempo pada 31 Desember 2018.

"Wajib pajak ini diberikan keringanan untuk tidak dikenakan sanksi apabila terlambat membayar dan melaporkan. Serta diberikan waktu untuk melakukan pembayarannya sampai dengan 31 Maret 2019," kata Arif.

Sementara itu, Arif melanjutkan, Direktorat Pajak saat ini juga tengah menggodok aturan untuk keringanan wajib pajak dalam membayar pajak PPh Badan atau Pasal 25. Menurut Arif hal ini dilakukan karena pemerintah melihat di daerah terdampak gempa aktivitas ekonomi cenderung lumpuh sehingga tidak memungkinkan sebuah usaha bisa berkembang.

Kondisi ini menyebabkan pemilik usaha sulit untuk melakukan kewajiban pelaporan pajak.
Karena itu, Direktorat kini tengah mendiskusikan mengenai keringanan berupa pengurangan dan juga tanpa permintaan keringanan bagi wajib pajak yang terkena bencana dalam membayar angsuran PPh Badan. "Tapi ini masih didiskusikan dan diformulasikan di internal direktorat pajak," kata Arif.






Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

6 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

7 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

9 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

18 hari lalu

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

DPRD DKI berharap aplikasi layanan pajak ini mampu mengoptimalkan PAD DKI Jakarta dan menekan tingkat kebocoran.


Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

23 hari lalu

Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

Jeremy Hunt mengumumkan rencana untuk menaikkan sejumlah pajak pada pekan depan sebagai upaya untuk memperbaiki keuangan Inggris.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

28 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


Jeremy Hunt Ingin Pangkas Anggaran Pengeluaran Inggris Sampai Rp 600 Triliun

29 hari lalu

Jeremy Hunt Ingin Pangkas Anggaran Pengeluaran Inggris Sampai Rp 600 Triliun

Jeremy Hunt diwartakan Guardian ingin memangkas anggaran pengeluaran Inggris setidaknya 35 miliar GBP (Rp 620 triliun).


4 Fakta Unik Soedomo Mergonoto, Bos Kopi Kapal Api yang Sempat Sentil Petugas Pajak

38 hari lalu

4 Fakta Unik Soedomo Mergonoto, Bos Kopi Kapal Api yang Sempat Sentil Petugas Pajak

Soedomo Mergonoto, bos Kopi Kapal Api pernah menyentil petugas pajak. "Kalau kita sudah bayar pajak. Aparat pajak jangan nyari-nyari terus," katanya.


Pemutihan Pajak di Jawa Tengah Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Catat Ketentuannya

42 hari lalu

Pemutihan Pajak di Jawa Tengah Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Catat Ketentuannya

Pemprov Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapat Daerah (Bapenda) masih memberlakukan program pemutihan pajak hingga akhir tahun 2022.


Jokowi Obral Insentif di Proyek IKN, Ekonom Ungkap Kebutuhan Investor Bukan Diskon Pajak

44 hari lalu

Jokowi Obral Insentif di Proyek IKN, Ekonom Ungkap Kebutuhan Investor Bukan Diskon Pajak

Bhima Yudhistira mengatakan investor tidak tertarik dengan insentif berupa diskon pajak yang ditawarkan pemerintah untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.