Sri Mulyani Jelaskan Gagasan Persiapan Dana Darurat Bencana

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. (dok. Humas MPR)

    Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. (dok. Humas MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang memikirkan sejumlah cara untuk menyiapkan dana darurat yang bisa dipakai saat terjadi bencana alam. Mulai dari mekanisme pooling fund hingga mengasuransikan bangunan-bangunan milik pemerintah.

    BACA: Sri Mulyani: Kerugian Akibat Bencana Alam Rp 22 Triliun per Tahun

    Ia menjelaskan selama ini pemerintah mengandalkan dana cadangan kedaruratan yang dipegang Kementerian Keuangan. Sebabnya mulai tahun depan pemerintah mencoba melakukan mekanisme yang disebut pooling fund.

    "Di mana pemerintah daerah dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat akan dibuat suatu pooling fund atau uang yang dikumpulkan dan tata kelola dari uang itu menyangkut pada masalah bencana," katanya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

    Menurut Sri, pemerintah bakal mengkaji tingkat kerawanan bencana di tiap-tiap daerah. Hasil perhitungan ini dijadikan formula untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah.

    Ia menuturkan dalam skema ini, pemerintah daerah tidak perlu membayar iuran. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk mereka dan menyimpannya. "Kami kumpulkan, kami melakukan suatu dana yang terpisah dari transfer daerah," ucapnya

    Jika suatu daerah terkena bencana alam dengan skala, jumlah korban, dan tingkat kerusakan yang sudah ditentukan nantinya, maka mereka segera mendapatkan tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. "Ini yang sedang kami finalkan, kami pikirkan untuk kami mulai introduce pada 2019," ujarnya

    Sri mengistilahkan uang yang terkumpul dari skema pooling fund ini sebagai dana katastropik. Ide ini, kata dia, terinspirasi dari Mexico dan negara-negara Kepulauan Karibia yang kerap dilanda bencana.

    Selain itu, pemerintah memikirkan untuk mengasuransikan bangunan-bangunan milik mereka mulai tahun depan. Kementerian Keuangan, kata Sri, bakal menggandeng industri asuransi dari dalam dan luar negeri.

    "Karena kalau dari dalam negeri saja kapasitas meng-absorb resiko terlalu besar," ucap Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.