TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengasuransikan gedung pemerintahan. Dia akan mengaplikasikannya di lingkungan Kementerian Keuangan pada 2019, sebagai pilot percobaan.
BACA: Sri Mulyani: Kerugian Akibat Bencana Alam Rp 22 Triliun per Tahun
Alasan diasuransikannya bangunan pemerintah, dikarenakan Indonesia kerap dilanda bencana alam. "Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan 2 patahan tektonik bumi dan di lingkaran api vulkanik - memiliki potensi bencana alam gempa dan gunung berapi yang tinggi," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instragram pribadinya @smindrawati, Senin, 1 Oktober 2018.
Rata-rata kerugian negara akibat bencana alam, kata Sri Mulyani, ialah Rp 22 triliun per tahun. Kerugian tersebut, belum termasuk kerugian jiwa akibat bencana alam.
BACA: Luhut dan Sri Mulyani Bikin Rencana Ini untuk Hadapi Bencana
Kemenkeu, kata Sri Mulyani, melakukan pengembangan dan penyempurnaan instrumen pembiayaan sebelum dan pasca bencana. Alasannya, agar pemerintah membantu daerah terkena bencana dengan efektif dan cepat.
Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran on call untuk Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB untuk menangani masa kedaruratan. Selain itu, seluruh instansi vertikal Kemenkeu dijadikan tempat pengungsian, untuk mempantu para pengungsi.
Bencana alam kerap melanda Indonesia, Sri Mulyani berujar, hal tersebut dikarenakan lokasi Indonesia yang berada di wilayah pertemuan dua patahan tektonik. Selain itu juga dikelilingi gunung-gunung api vulkanik.
Gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat, 28 September 2018. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut berada di 0.18 Lintang Selatan dan 119.85 Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut juga disertai tsunami setinggi 1,5-2 meter. Gempa ini memicu tsunami Palu.
