Menteri Luhut: Penanganan Gempa Palu Lebih dari Bencana Nasional

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai Afternoon Tea dengan media di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai Afternoon Tea dengan media di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Baca: Cerita Saksi Mata Ungkap Detik-detik Gempa dan Tsunami Palu

    "Karena penanganannya sudah lebih dari bencana nasional," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.

    Luhut tidak memungkiri bencana gempa dan tsunami itu telah memberi duka yang mendalam bagi masyarakat. Namun, menurut dia, penanggulangan bencana di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah cukup bagus.

    "Selesai emergency ini, apa pembangunan berikutnya menjadi isu, jadi kita tidak boleh menangis berlama-lama dalam kesedihan kita. Karen sudah, kejadian itu sangat sedih sekali," kata Luhut. Ia pun memuji langkah Presiden Joko Widodo yang pergi meninjau langsung ke lokasi bencana tersebut.

    "Itu sangat bagus, beliau juga berjanji ke sana lagi pekan depan untuk melihat progres," tutur Luhut.

    Selanjutnya, berdasarkan laporan dari lapangan, sejumlah alat berat sudah mulai masuk ke Palu dan Donggala. Selain itu, jaringan telepon dan listrik pun mulai hidup. Pasokan makanan juga sudah mulai diangkut oleh TNI dari Makasar dengan pesawat Hercules.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana siap pakai atau on call sebesar Rp 560 miliar yang diajukan BNPB cair hari ini.

    "Hari ini sudah cair," ujar Sri Mulyani. Ia mengatakan dana itu diproses akhir pekan lalu dan telah disetujui. "Proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari Sabtu yang lalu."

    Lantaran masih kondisi darurat, kata Sri Mulyani, mengatakan dana itu bisa digunakan BNPB untuk menerjunkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, hingga tenaga kesehatan. Sebab, saat ini penanganan di Palu dan Donggala belum memasuki tahap identifikasi maupun rehabilitasi.

    "Karena kita kan sekarang sedang berkejaran dengan waktu, banyak dari saudara kita yang masih tertimbun," tutur Sri Mulyni. "Jadi fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan pada hari-hari ini dan itu semuanya kita dukung menggunakan anggaran on call-nya BNPB."

    Kalau anggaran itu habis, Sri Mulyani mempersilakan BNPB untuk menyampaikannya. "Akan kami dukung," kata dia.

    Sebelumnya, gempa magnitudo 7,4 skala richter menggoyang Donggala, di Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September 2018 sekitar pukul 17.02 WIB. Gempa ini kemudian disusul dengan terjadinya tsunami di wilayah Kota Palu.

    Menurut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa di Donggala dan tsunami di Palu disebabkan oleh aktivitas sesar Palu-Koro. Adapun hingga Sabtu siang, 29 September 2018 BNPB mencatat ada 48 orang meninggal dan 356 luka-luka akibat gempa di Donggala dan Palu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.