Sri Mulyani Siapkan Instrumen Pembiayaan untuk Daerah Bencana

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji suatu instrumen pembiayaan untuk daerah yang bisa digunakan kala terjadi bencana.

    aca juga: Gempa Palu, Sri Mulyani: 13 Pegawai Ditjen Pajak Ditemukan

    "Dengan frekuensi bencana di berbagai daerah, kami memikirkan untuk men-develop suatu instrumen pembiayaan bagi daerah semacam asuransi yang bisa kami deploy," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.

    Untuk menyusun instrumen tersebut, Sri Mulyani telah berkonsultasi dan melihat contoh dari negara-negara lain. Ia pun bakal mengumpulkan para ahli dalam pertemuan rutin IMF - World Bank guna mendiskusikan hal ini.

    "Supaya Indonesia bisa menciptakan instrumen baru antar daerah, bisa masuk dalam APBN, bagaimana suatu support pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan, kami juga pikirkan bagaimana memperkuat BNPB," kata Sri Mulyani.

    Untuk penanggulangan bencana di Palu dan Donggala, Sri Mulyani memastikan dana siap pakai atau on call sebesar Rp 560 miliar yang diajukan BNPB cair hari ini.

    "Hari ini sudah cair," ujar Sri Mulyani. Ia mengatakan dana itu diproses akhir pekan lalu dan telah disetujui. "Proses penganggaran sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari Sabtu yang lalu."

    Lantaran masih kondisi darurat, kata Sri Mulyani, mengatakan dana itu bisa digunakan BNPB untuk menerjunkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, hingga tenaga kesehatan. Sebab, saat ini penanganan di Palu dan Donggala belum memasuki tahap identifikasi maupun rehabilitasi.

    "Karena sekarang sedang berkejaran dengan waktu, banyak dari saudara kita yang masih tertimbun," tutur Sri Mulyni. "Jadi fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan pada hari-hari ini dan itu semuanya kita dukung menggunakan anggaran on call-nya BNPB."

    Kalau anggaran itu habis, Sri Mulyani mempersilakan BNPB untuk menyampaikannya. "Akan kami dukung," kata Sri Mulyani.

    Gempa magnitudo 7,4 skala richter menggoyang Donggala, di Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September 2018 sekitar pukul 17.02 WIB. Gempa ini kemudian disusul dengan terjadinya tsunami di wilayah Kota Palu.

    Menurut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa di Donggala dan tsunami di Palu disebabkan oleh aktivitas sesar Palu-Koro. Adapun hingga Sabtu siang, 29 September 2018 BNPB mencatat ada 48 orang meninggal dan 356 luka-luka akibat gempa di Donggala dan Palu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.