Anies Baswedan Cabut Izin Reklamasi, Jakpro: Kami Rugi Waktu

28_metro_reklamasitelukjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jakarta Propertindo atau Jakpro angkat bicara merespons keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta. "Intinya kami patuh kepada keputusan Gubernur. Enggak ada masalah," kata Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno ketika dikonfirmasi, Kamis, 27 September 2018.

Baca: Agung Podomoro Komentari Putusan Anies soal Proyek Reklamasi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut menerima konsesi pengelolaan Pulau F seluas 190 hektare dan Pulau O seluas 344 hektare.  Meski sudah pernah mengantongi izin prinsip dan reklamasi, Hani menuturkan Jakpro belum melakukan pembangunan atau pengurukan pasir di pulau F. Sehingga keputusan pencabutan izin tak menimbulkan kerugian material bagi perusahaan.

Lebih jauh Hani menyebutkan terkait keputusan Gubernur Anies Baswedan itu, pihaknya hanya rugi kehilangan waktu saja. "Paling kami rugi di waktu saja. Karena sudah sempat membuat perencanaan dan menyusun perjanjian kerja sama dengan investor. Dengan adanya keputusan ini semuanya di-cancel," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Rabu, 26 September 2018 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta setelah berkoordinasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan tersebut sebelumnya memverifikasi semua perizinan rencana pulau buatan itu. "Reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, bukan bagian dari masa depan Jakarta," kata Anies di Balai Kota.

Anies menjelaskan, Badan Koordinasi telah memanggil para pengembang pemegang izin reklamasi. Dari pemeriksaan dan verifikasi, diketahui pengembang 13 pulau itu tak memenuhi kewajiban syarat desain dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sebelum pencabutan izin dilakukan, kata Anies, Badan Koordinasi memberi pengembang kesempatan untuk memperbaiki persyaratan desain dan amdal proyek mereka.

Pembatalan izin 13 pulau reklamasi, menurut Anies, merupakan realisasi janji kampanye dia dalam pemilihan Gubernur DKI pada tahun lalu. Anies tak mempermasalahkan bila keputusannya kelak digugat pengembang. "Tiap warga negara berhak menggugat keputusan pemerintah. Kami siap menghadapinya," ucapnya.

Baca: Izin Reklamasi Dicabut Anies, Bagaimana Nasib Investasi Properti?

Sejauh ini Anies baru mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau reklamasi yang belum dibangun. Adapun perizinan empat pulau reklamasi yang telanjur dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan N, belum dibatalkan.

BISNIS | YUSUF MANURUNG






Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

47 menit lalu

Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

Mantan Gubernur Anies Baswedan memutuskan barter lahan DKI dengan tanah swasta. Salah satu pertimbangannya adalah permohonan swasta membeli jalan DKI.


Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

1 jam lalu

Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan menukar lahan DKI di Menteng Atas dengan tanah swasta di Cakung. Nilai aset DKI mencapai Rp 45 Miliar.


Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

4 jam lalu

Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

Anies Baswedan barter lahan antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Menteng Atas dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama di Cakung.


Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

11 jam lalu

Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan mulai meruak.


Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

15 jam lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.


Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

16 jam lalu

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Ada empat pelanggaran pemilu, kampanye belum waktunya juga merupakan pelanggaran, bagaimana cara melapor pelanggaran pemilu ke Bawaslu?


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

19 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

19 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

19 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

23 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.