TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pemblokiran situs berisi skandal Sandiaga Uno tidak terkait dengan konteks Pilpres. Rudiantara menuturkan bahwa laman skandalsandiaga.com ditindak melalui proses hukum secara umum.
Baca: PAN: Situs Skandal Sandiaga Tak Sejalan dengan Pilpres 2019
Menurutnya, Kemenkominfo memblokir situs tersebut atas permintaan dari kepolisian, bukan dari Bawaslu sehingga tidak terkait dalam konteks kampanye Pilpres. Aturan yang digunakan pun UU ITE dan bukan aturan KPU dan UU Pilkada.
“Kalau (kasus) Sandiaga itu karena dilaporkan ke polisi dan polisi melihat ada tindak pidana. Itu jelas melanggar UU ITE, bukan karena (dia) capres atau cawapres,” kata Rudiantara saat ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu, 26 September 2018.
Rudiantara menegaskan bahwa Kemenkominfo akan melakukan tindakan yang sama jika ada masyarakat lain yang mengalami kasus serupa. Jika merasa dirugikan, masyarakat bisa melaporkan suatu konten atau laman ke pihak kepolisian. Jika kemudian memang dinyatakan melanggar UU ITE, Kemenkominfo akan memblokirnya.
“Sama saja, kalau teman-teman dibuat seperti begitu (situs berisi artikel yang dianggap merugikan) boleh melaporkan,” katanya.
Pada Senin, 24 September 2018 situs skandalsandiaga.com bisa diakses di internet. Dalam laman tersebut yang berisi berbagai artikel mengenai isu kedekatan Sandiaga Uno dengan beberapa wanita dan isu-isu lainnya.
Beberapa pihak menuding situs tersebut sebagai bentuk kampanye hitam terhadap Sandiaga yang merupakan cawapres bernomor urut 2. Per Selasa, 25 September 2018 malam, Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menyatakan situs skadal Sandiaga tersebut sudah diblokir dan tak dapat diakses lagi.
BISNIS
