TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengebut pengembangan fasilitas Bandara Komodo di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek itu ditargetkan bisa mulai dikerjakan pada semester pertama 2019.
Baca juga: Bandara Komodo Akan Dijadikan Bandara Internasional
Direktur Bandara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti, mengatakan pengelola baru bandara baru diketahui usai seleksi dokumen Final Business Case (FBC) terkait kemampuan pendanaan investor, serta proses lelang.
"Kontak pengerjaannya harus sudah diteken akhir tahun ini," ucap Polana usai penjajakan pasar atau market sounding Bandara Komodo di Jakarta, Selasa 25 September 2018.
Proyek tersebut menjadi penerapan perdana KPBU pada infrastruktur perhubungan udara. Dengan masa konsesi 25 tahun, kata Polana pengelola baru wajib mengerjakan berbagai proyek, seperti pemanjangan landasan pacu, perluasan apron, hingga pembangunan terminal kargo Bandara Komodo. Kebutuhan investasi proyek yang mencapai Rp 3 triliun akan terbagi untuk belanja modal sebesar Rp 1,17 triliun, sementara sisanya untuk keperluan operasional.
"Kontribusi pemerintah 0 persen, kecuali di pengadaan lahan," tuturnya.
Skema non APBN menjadi salah satu cara kementerian menggenjot peran swasta dalam proyek infrastruktur. Selain KPBU, proyek bandara pun mulai dikerjakan melalui Kerja Sama Pengelolaan (KSP), dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Di tahap awal, ketiga skema akan diterapkan pada sembilan proyek bandara. Hasilnya, terdapat penghematan hingga Rp 632 miliar yang bisa dialihkan untuk proyek prioritas lainnya.
Polana tak menampik bahwa pengembangan Bandara Lombok sudah diincar sejumlah investor, baik asing maupun domestik. Dua operator bandara pelat merah, yakni PT Angkasa Pura I (persero) dan PT Angkasa Pura II (persero) ikut menjajaki proyek. "Yang asing ada GVK dari India, Incheon dari Korea Selatan juga, dan banyak lagi. Mereka sampaikan Letter of Interest (LOI)."
Potensi wisata Bandara Komodo dianggap menjanjikan walau baru memiliki 4 rute dan disinggai 500 ribu penumpang per tahun. "Penumpangnya baru 50 persen dari kapasitas eksisting, tapi diproyeksikan menjadi 4 juta per tahun pada 2044," ujar Polana. "Pertumbuhan penumpang kan sudah 10 persen per tahun."
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memastikan skema KPBU akan dikembangkan ke lima bandara lain yang berlokasi di Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Papua. Skema serupa pun tengah diterapkan di proyek pelabuhan.
"Tentu kita tawarkan yang punya traffic tinggi agar tak membebani swasta," ujar Budi, kemarin.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan penjaminan bagi pengembang Bandara Lombok. "Investor nyaman karena ada alokasi risiko. Mereka tak perlu pikirkan pertanggungjawaban yang bukan bagian mereka."
Vice President Corporate Secretary Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengakui minat pihaknya untuk mengelola Bandara Komodo. "Pengembangan bandara di wilayah timur memang bagian dari strategi korporasi," ucapnya pada Tempo.
