Selasa, 11 Desember 2018

Jokowi: Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Masih Dihitung

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, yang diusulkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI, hingga saat ini masih dikalkulasi. "Ya, semuanya masih dikalkulasi, semuanya," katanya setelah acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia Tahun 2018 di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, Kuningan, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.

    Baca: Video Viral Keluarga Khong Guan Soal Angka Kemiskinan Era Jokowi

    Sebelumnya, PB IDI meminta Presiden melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan agar defisit keuangan yang dialami pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tersebut bisa segera diatasi. Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik, tapi pemerintah harus lebih dulu melakukan penghitungan.

    "Saran dari IDI baik, tapi apa pun harus dihitung. Pokoknya dihitung. Kalau memungkinkan, kenapa tidak? Tapi masih dihitung," ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. IDI menilai besaran setoran, khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuan iuran, cenderung kurang sebab setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu. IDI sekaligus meminta Presiden membenahi transparansi atas jalannya program tersebut.

    Baca: IDI Prediksi BPJS Kesehatan Bakal Merugi 16,5 T di Akhir 2019

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 2018 menunjukkan kinerja BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit lebih dari Rp 10 triliun.

    Baca berita lain tentang Jokowi di Tempo.co.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.