KKP: Rasio Pajak Sektor Perikanan di Bawah 1 Persen

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, saat Memberikan keterangan Pers di Kantor KKP Jakarta, Rabu, 12 April 2017. Tempo/Tongam sinambela
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, saat Memberikan keterangan Pers di Kantor KKP Jakarta, Rabu, 12 April 2017. Tempo/Tongam sinambela

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan rasio pajak (tax ratio) dari sektor perikanan terhadap penerimaan pajak nasional berada di bawah 1 persen.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Sebut Neraca Hasil Perikanan Naik, Ini Sebabnya

"Rasio wajib pajak di sektor perikanan masih tergolong rendah yakni di bawah 1 persen. Padahal mestinya untuk satu sektor bisnis tertentu itu paling tidak 10 persen," kata Sjarief ditemui usai membuka Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2018: "Aktualisasi Kebijakan Berbasis Sains untuk Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Sjarief mengatakan rasio pajak yang masih rendah tersebut salah satunya karena tidak tertibnya pelaporan hasil produksi atau tangkapan ikan dari pelaku usaha. Akibatnya, data jumlah produksi dan atau data tangkapan ikan juga tak menunjukkan postur produksi ikan yang sebenarnya.

Menurut Sjarief, data yang tak sesuai kenyataan produksi menyebabkan penarikan pajak juga menjadi lebih rendah. Karena itu, kini Kementerian tengah mendorong para pelaku usaha baik di tingkat lokal maupun nasional untuk melaporkan jumlah hasil produksi ikan secara jujur.

"Kalau dapat ikan dari laut tolong jujur bayar. Kan ikan tidak dia pelihara, tidak diberi makan ya tolong kembalikan kepada rakyat dengan bayar pajak," kata Sjarief.

Syarief menyatakan bahwa Kementerian terus mendorong pelaku usaha yang belum tertib melaporkan produksi ikan untuk segera melaporkan. Menurut dia, setelah fokus kebijakan ilegal fishing telah dijalankan sejak 2014 kemarin, tertib data pelaporan ikan tengah menjadi fokus Kementerian saat ini.

Untuk mendorong tertibnya pelaporan produksi ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal membuat aturan-aturan baru. Namun, kata Syarief, aturan untuk mendukung tertib pelaporan produksi ikan masih akan dipelajari terlebih dahulu. Bentuknya bisa peraturan menteri atau yang lain, tapi akan dipelajari terlebih dahulu.








Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu Bermasalah

4 jam lalu

Awan Nurwaman Nuh. komwasjak.kemenkeu.go.id
Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu Bermasalah

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem kerangka kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pegawainya.


Stafsus Sri Mulyani Ungkap 3 Tingkat Hukuman Berat kepada Pegawai Kemenkeu yang Bermasalah

7 jam lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Ungkap 3 Tingkat Hukuman Berat kepada Pegawai Kemenkeu yang Bermasalah

Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, membeberkan tingkat hukuman berat yang dijatuhkan kepada pegawai Kemenkeu yang bermasalah.


320 Ribu Ton Tekstil Ilegal Impor Masuk RI, Produsen Serat dan Benang: Negara Kehilangan Pendapatan Rp 19 T

7 jam lalu

Pekerja mengatur alur benang di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
320 Ribu Ton Tekstil Ilegal Impor Masuk RI, Produsen Serat dan Benang: Negara Kehilangan Pendapatan Rp 19 T

Ketua Umum APSyFI Redma Wirawasta mengungkap impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal melonjak sepanjang tahun lalu. Apa dampaknya?


Belajar dari Kasus Koper Alissa Wahid dan Piala Fatimah, Dirjen Bea Cukai: Perbaikan Layanan Terus Dilakukan

9 jam lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Belajar dari Kasus Koper Alissa Wahid dan Piala Fatimah, Dirjen Bea Cukai: Perbaikan Layanan Terus Dilakukan

Belajar dari kasus koper Alissa Wahid yang diacak-acak dan piala Fatimah Zahra yang ditagih pajak, Ditjen Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan.


Irjen Kemenkeu Panggil 47 Pegawai untuk Konfirmasi Kekayaan: 8 Kena Hukuman Berat

17 jam lalu

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh (kedua dari kanan) dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (31/3/2023). (ANTARA/Sanya Dinda)
Irjen Kemenkeu Panggil 47 Pegawai untuk Konfirmasi Kekayaan: 8 Kena Hukuman Berat

Irjen Kemenkeu telah memanggil 47 pegawai Kemenkeu untuk dikonfirmasi laporan hasil kekayaannya. Bagaimana hasilnya?


Pelaporan SPT Pajak Berakhir Malam Ini, Kanwil DJP Jawa Tengah II Lakukan Pengamanan

19 jam lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pelaporan SPT Pajak Berakhir Malam Ini, Kanwil DJP Jawa Tengah II Lakukan Pengamanan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II mencatat capaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2022 yang masuk hingga 30 Maret 2023 sejumlah 579.366 SPT.


Stafsus Sri Mulyani Cerita Sulitnya Melacak Harta Rafael Alun, Apa Alasannya?

21 jam lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Stafsus Sri Mulyani Cerita Sulitnya Melacak Harta Rafael Alun, Apa Alasannya?

Stafsus Sri Mulyani menceritakan alasan baru terbongkarnya dugaan gratifikasi yang dilakukan Rafael Alun.


Wamenkeu: SPT Tahunan yang Disampaikan Wajib Pajak Sudah 11,39 Juta

22 jam lalu

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan, Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Stafsus Komunikasi Kemenkeu Yustinus Prastowo, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Konpers ini digelar pasca harta kekayaan fantastis dan gaya hidup mewah pejabat negara menjadi sorotan.  Tempo/Tony Hartawan
Wamenkeu: SPT Tahunan yang Disampaikan Wajib Pajak Sudah 11,39 Juta

Wamenkeu Suahasil Nazara melaporkan hingga pukul 09.00 WIB, Jumat, 31 Maret 2023, SPT Tahunan pajak yang disampaikan sudah mencapai 11,39 juta.


Ditjen Pajak Sebut Kesadaran Masyarakat Lapor SPT Tinggi di Tengah Kasus Pejabat Pamer Harta

1 hari lalu

Spt online. Foto : pajakonline
Ditjen Pajak Sebut Kesadaran Masyarakat Lapor SPT Tinggi di Tengah Kasus Pejabat Pamer Harta

Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkap kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tetap tinggi di tengah sorotan kasus pejabat pamer harta.


10 Tahun Perjalanan eFishery yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

1 hari lalu

(kiri) Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Paksi Walandoue (kanan) Co-Founder & CEO eFishery, Gibran Huzaifah dalam acara eFishery Impact Report 2022 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023 (Foto oleh Hanifah Dwijayanti)
10 Tahun Perjalanan eFishery yang Sumbang Rp 3,4 Triliun terhadap PDB di Sektor Akuakultur pada 2022

Perjalanan eFishery selama 10 tahun yang memberikan kontribusi besar Rp 3,4 Triliun untuk PDB di sektor akuakultur pada 2022.