TEMPO.CO, Palembang - Menjelang pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 pada 26 September 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang menerima permintaan pembuatan akta kelahiran melonjak. Akta kelahiran merupakan salah satu berkas yang harus dipindai saat pendaftaran CPNS.
Baca juga: 8 Kementerian Buka Formasi Pendaftaran CPNS untuk Sarjana Hukum
"Sebelumnya hanya 600 permintaan akta kelahiran. Namun beberapa hari ini permintaan hingga 1.000 akta kelahiran dengan biaya gratis," kata Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang Edwin Effendi di Palembang, Minggu, 23 September 2018.
Kuota penerimaan CPNS di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 4.283 orang. Namun jumlahnya kemungkinan bertambah atau berkurang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan Muzakir mengatakan perubahan bisa terjadi karena akan disesuaikan dengan permintaan pemerintah daerah masing-masing.
"Jumlah tersebut bisa berkurang dan bertambah. Namun khusus untuk kuota CPNS di Pemerintah Provinsi Sumsel, sebanyak 565 orang dari yang diajukan sebanyak 610 orang. Setiap daerah berbeda-beda dalam pengajuan penerimaan Calon Pegawai Negeri," kata Muzakir.
Ia mengatakan dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan hanya pemerintah kabupaten Lahat yang tidak mengajukan permohonan untuk menggelar penerimaan CPNS. Hal tersebut dikarenakan Pemkab Lahat tidak mengajukan formasi kuota ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB).
Muzakir menambahkan, kondisi penerimaan CPNS kali ini tidak berbeda dengan penerimaan sebelumnya. Proses seleksi juga akan terpusat di kantor BKN VII Jakabaring. Namun secara keseluruhan tidak setiap Kabupaten/Kota membuka penerimaan CPNS. Selain itu, seluruh wilayah Sumatera Selatan saat ini menggunakan sistem CAT dan pendaftaran resmi terbuka di situs BKN.
"Kami imbau kepada masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat dan ketentuan. Jangan percaya dengan oknum yang menjanjikan dapat meluluskan menjadi PNS. Karena tes CPNS 2018 ini dilakukan secara transparan, dan adil," kata dia.
ANTARA
