Beda Data Impor Beras, Fahri Hamzah Ingatkan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Fahri datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan laporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Fahri datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan laporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah terkait dengan masih belum selarasnya data terkait beras atau impor beras yang dimiliki satu instansi dengan instansi lainnya padahal hal tersebut sangat penting untuk mengambil kebijakan.

    BACA: Ogah Bicara Banyak, Kwik Kian Gie: Kontroversi Impor Beras, Keras

    "Undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 September 2018.

    Menurut dia, hingga saat ini data beras di dalam internal pemerintah tidak pernah padu dan ketidakpastian tersebut dikhawatirkan juga dapat berdampak kepada stabilitas dan daya tahan nasional.

    Fahri berpendapat bahwa sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian, tapi komoditas tersebut juga merupakan stabilisator politik kekuasaan. "Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan," paparnya.

    Untuk itu, ia mempertanyakan mengenai apa yang ada di balik kesimpangsiuran data beras tersebut.

    BACA: Kemendag Jawab Tudingan Rizal Ramli Soal Kartel Impor Beras

    Sebagaimana diwartakan, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Moeldoko, mengimbau kebijakan impor beras tak perlu diributkan.

    "Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan, khususnya kepada petani, kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan, kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam, 20 September 2018.

    Moeldoko menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog.

    Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.

    "Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/9).

    Darmin berharap setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal tahun 2018.

    Menko Perekonomian menjelaskan bahwa keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017 saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.