Kemendag Jawab Tudingan Rizal Ramli Soal Kartel Impor Beras

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait seluk beluk penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) pada 2002. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait seluk beluk penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) pada 2002. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan membantah tudingan ekonom Rizal Ramli yang mengatakan adanya permainan kartel dalam impor beras.

    Baca juga: Rizal Ramli Sebut Kebijakan Impor Beras Jokowi Ditunggangi Kartel

    "Kan yang impor cuma satu. Selain Bulog, siapa lagi yang impor beras untuk kepentingan umum?" kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 21 September 2018.

    Sebelumnya, Rizal Ramli menuding kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri adalah permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan. Akibatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak berkutik menghadapi tekanan impor.

    "Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini,” ujar Rizal dalam diskusi bertajuk “Polemik Impor Beras” bersama Anggota Komisi VI DPR Ramdhani dari Fraksi Nasdem, Kamis, 20 September 2018.

    Rizal Ramli mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor bahan pangan agar tidak membuat negara merugi.

    Namun, tampaknya pemerintah sampai sekarang tidak mau mengubah sistem itu. Padahal, jika sejak dulu pemerintah mau melakukan perubahan dalam hal impor, Indonesia bakal diuntungkan.

    Indonesia berada dalam kungkungan kartel di mana mereka kerap memainkan harga, katanya. Rizal Ramli menceritakan modus permainan kartel tersebut. Saat sedang panen, mafia beras ini menurunkan harga sehingga harga di tingkat petani jatuh. Saat tidak panen, harga kembali dinaikkan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.