Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendag Jawab Tudingan Rizal Ramli Soal Kartel Impor Beras

image-gnews
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait seluk beluk penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) pada 2002. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait seluk beluk penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) pada 2002. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan membantah tudingan ekonom Rizal Ramli yang mengatakan adanya permainan kartel dalam impor beras.

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Kebijakan Impor Beras Jokowi Ditunggangi Kartel

"Kan yang impor cuma satu. Selain Bulog, siapa lagi yang impor beras untuk kepentingan umum?" kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 21 September 2018.

Sebelumnya, Rizal Ramli menuding kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri adalah permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan. Akibatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak berkutik menghadapi tekanan impor.

"Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini,” ujar Rizal dalam diskusi bertajuk “Polemik Impor Beras” bersama Anggota Komisi VI DPR Ramdhani dari Fraksi Nasdem, Kamis, 20 September 2018.

Rizal Ramli mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor bahan pangan agar tidak membuat negara merugi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, tampaknya pemerintah sampai sekarang tidak mau mengubah sistem itu. Padahal, jika sejak dulu pemerintah mau melakukan perubahan dalam hal impor, Indonesia bakal diuntungkan.

Indonesia berada dalam kungkungan kartel di mana mereka kerap memainkan harga, katanya. Rizal Ramli menceritakan modus permainan kartel tersebut. Saat sedang panen, mafia beras ini menurunkan harga sehingga harga di tingkat petani jatuh. Saat tidak panen, harga kembali dinaikkan.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Nilai Kebijakan Impor Beras Seringkali Ditetapkan Tanpa Indikator yang Jelas

9 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ombudsman Nilai Kebijakan Impor Beras Seringkali Ditetapkan Tanpa Indikator yang Jelas

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pemerintah perlu membuat strategi perencanaan jangka panjang dalam pengambilan kebijakan importasi beras. Pasalnya, Ombudsman menilai selama ini pengambilan kebijakan impor beras seringkali dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas.


Bulog Ungkap Impor Beras Banyak yang Dibatalkan, Persaingan dengan Eropa Penyebabnya

11 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Bulog Ungkap Impor Beras Banyak yang Dibatalkan, Persaingan dengan Eropa Penyebabnya

Perum Bulog mengaku kesulitan mendapatkan beras impor. Padahal, banyak negara yang semula menawarkan ekspor beras ke Indonesia. Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan hal itu terjadi lantaran terjadi persaingan dengan negara-negara Eropa.


Neraca Perdagangan Surplus 42 Bulan Berturut-turut, tapi Zulhas Ungkap Terjadi Tren Penurunan

11 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai melakukan sidak di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
Neraca Perdagangan Surplus 42 Bulan Berturut-turut, tapi Zulhas Ungkap Terjadi Tren Penurunan

Meskipun neraca perdagangan surplus, kata Zulhas, terjadi tren penurunan akibat adanya tekanan ekonomi global dan penurunan harga komoditas global.


Aprindo Desak Pemerintah Lunasi Utang Rafaksi Minyak Goreng Sebelum Akhir 2023

12 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Aprindo Desak Pemerintah Lunasi Utang Rafaksi Minyak Goreng Sebelum Akhir 2023

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harus segera membayar utang rafaksi tersebut sebelum 2023 berakhir.


Wamendag Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke Kuwait: Pasar Potensial Bagi Indonesia

12 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Jerry Sambuaga saat ditemui usai acara Rapat Pleno AMPI di Hutan Kota, Jakarta pada Kamis, 19 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wamendag Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke Kuwait: Pasar Potensial Bagi Indonesia

Wamendag sebut Kuwait mampu menjadi pasar ekspor potensial bagi Indonesia, sebab hampir 95 persen kebutuhan dalam negerinya disuplai dari luar negeri.


Polemik Bantuan Pangan Beras Jokowi Menjelang Pemilu 2024

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat kunjungan kerja di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya meninjau SMK Negeri 3 Sukawati, peninjauan Pasar Bulan dan penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Polemik Bantuan Pangan Beras Jokowi Menjelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menggelontorkan berbagai bantuan, termasuk bantuan pangan beras, menjelang pemilihan umum. Dicurigai memiliki muatan politis.


Impor Beras Dipercepat, Kepala Bapanas Jamin Harga di Tingkat Petani Tak Jebok

14 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Beras Dipercepat, Kepala Bapanas Jamin Harga di Tingkat Petani Tak Jebok

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras dilakukan secara terukur sehingga tak akan mengganggu harga beras di tingkat petani lokal.


Buwas: Pemerintah Alokasikan Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Depan

20 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan pengecekan pembongkaran kapal impor beras di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Ami Heppy
Buwas: Pemerintah Alokasikan Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Depan

Impor beras beriringan dengan bantuan pangan beras yang akan diberikan hingga Juni 2024.


Pemerintah Bebaskan Biaya Impor Beras, Buwas: Harga Beras Bisa Jadi Lebih Murah

20 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pemerintah Bebaskan Biaya Impor Beras, Buwas: Harga Beras Bisa Jadi Lebih Murah

Buwas mengatakan masyarakat akan diuntungkan dengan kebijakan impor beras.


Sebut 87 Ribu Ton Cadangan Beras Aman hingga Akhir Tahun, Pj Gubernur Jabar Beberkan Kontribusi Impor

21 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 9 Juli 2021. Pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan aman dan harganya terjangkau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021. Tempo/Tony Hartawan
Sebut 87 Ribu Ton Cadangan Beras Aman hingga Akhir Tahun, Pj Gubernur Jabar Beberkan Kontribusi Impor

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, stok cadangan beras Jawa Barat dalam kondisi aman karena adanya tambahan pasokan dari impor.