"

Sri Mulyani: Defisit APBN Agustus 2018 Turun Jadi Rp 150,7 T

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. (dok. Humas MPR)
Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. (dok. Humas MPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp 150,7 triliun. Menurut Sri, angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 224,9 triliun. Sedangkan pada Juli 2018 defisit APBN sebesar Rp 151,3 triliun.

Baca juga: Temui Jokowi Amazon Siap Investasi Rp 14 Triliun di Indonesia

"Postur APBN kita sampai dengan Agustus 2018 menggambarkan APBN 2018 masih sangat baik posisinya dan pasti lebih baik dari 2017," kata Sri di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 21 September 2018.

Sri mengatakan defisit tersebut sama dengan sekitar 1,02 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan Agustus tahun sebelumnya defisit APBN sebesar 1,65 persen.

Pada Agustus 2018 keimbangan primer mengalami surplus Rp 11,6 triliun. Menurut Sri, pada tahun sebelumnya keseimbangan primer mengalami defisit Rp 84 triliun.

"Bandingkan posisi keseimbangan primer tahun lalu yang sebesar negatif Rp 84,0 triliun. Jadi perbaikan keseimbangan primer kita dari tahun lalu ke tahun ini adalah positif Rp 95,6 triliun," kata Sr .

Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara hingga Agustus sebesar Rp 1,152,8 triliun. Angka tersebut sebanding dengan 60,8 persen terhadap APBN. Sedangkan dalam APBN pendapatan negara, yaitu Rp 1.894,7 triliun.

Dari sisi belanja negara, Sri mengatakan realisasi hingga Agustus 2018 sebesar Rp 1.303,5 triliun. Hal itu sebanding dengan 58,7 persen terhadap APBN. Sedangkan dalam APBN belanja negara yaitu sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pada pembiayaan anggaran realisasi hingga Agustus 2018 sebesar Rp 265,6 triliun. Angka tersebut sebanding dengan 81,5 persen terhadap PDB. Adapun dalam APBN pembiayaan anggaran sebesar Rp 325,9 triliun.








3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

30 menit lalu

Foto udara suasana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 21 Februari 2023. Menurut Kasatgas Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Zulyadi, progres bendungan per 21 Februari 2023 telah mencapai 84,4 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, sementara untuk penggenangan air bendungan akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2023 yang berfungsi sebagai pasokan air baku ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

Banjir di IKN disebut akibat hujan lebat. Namun, FWI mengatakan ada dampak pembangunan yang membuat banjir di IKN


Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

4 jam lalu

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Margo menuturkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, antara lain kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan dari makanan minuman dan tembakau. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 28 Februari 2023 naik.


Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

15 jam lalu

Banjir di Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (17/3/2023), akibat hujan lebat yang mengakibatkan sungai meluap. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU
Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia Agung Ady Setyawan menilai banjir di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak semata-mata terjadi karena hujan lebat


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

17 jam lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

23 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

1 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

Kemenkeu sungguh berempati dan menyesalkan kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa yang dikenai pajak Rp 4 juta oleh petugas bea cukai.


Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 21 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Kepala PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.


Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

Komisi III DPR RI berencana memanggil Menkeu Sri Mulyani, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait isu transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.


DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa (kanan), dan Ahmad Sahroni saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dicecar DPR soal transaksi mencurigakan Rp 349 yang diungkap Menkopolhukam Mahfud Md.