Kisruh Impor Berkepanjangan, Jokowi Bisa Kehilangan Suara Petani

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petani mengeringkan gabah usai panen di Depok, Minggu (09/08). Pemerintah menyatakan stok beras nasional mencapai 2,5 juta ton, kebutuhan nasional sekitar 300 ribu ton/bulan, hal ini dinyatakan surplus. Foto: TEMPO/Ayu Ambong

    Seorang petani mengeringkan gabah usai panen di Depok, Minggu (09/08). Pemerintah menyatakan stok beras nasional mencapai 2,5 juta ton, kebutuhan nasional sekitar 300 ribu ton/bulan, hal ini dinyatakan surplus. Foto: TEMPO/Ayu Ambong

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa kehilangan dukungan suara dari petani terkait polemik impor beras yang berkepanjangan. "Suara petani itu besar, jangan diremehkan," kata Hendri Satrio di Jakarta, Rabu, 20 September 2018.

    Baca: Jokowi Minta Menko Darmin Ajak Buwas dan Enggar Duduk Bareng

    Oleh karena itu, Hendri menyarankan agar Jokowi tidak menganggap remeh masukan dari banyak pihak terkait polemik impor beras yang dipandang merugikan petani. "Sebaiknya Jokowi segera panggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Kepala Bulog untuk mengakhiri polemik ini," katanya.

    Pernyataan tersebut menanggapi sikap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas yang terang-terangan menolak impor beras. Keputusan impor beras dinilai tidak tepat di antaranya karena saat ini stok beras lebih dari cukup, harga beras relatif stabil dan kapasitas gudang Bulog yang tidak bisa menampung 2 juta ton beras impor. 

    Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan bahwa impor sudah diputuskan di rapat koordinasi terbatas yang melibatkan lintas Kementerian dan lembaga. Kalaupun kapasitas gudang Bulog tak cukup, ia menyebutkan hal itu bukan persoalan pihaknya yakni Kementerian Perdagangan. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebutkan Bulog yang meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton. Perpanjangan izin impor tersebut diminta karena negara pengekspor; yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras.

    Permintaan impor ini ditandatangani Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018. Oke menyebutkan surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tebusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

    Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan penyebab perseteruan Buwas dengan Enggartiasto Lukita tentang impor beras sebenarnya hanya masalah komunikasi. Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengundang Budi Waseso dan Enggar untuk duduk bersama.

    "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," kata Moeldoko.

    Indonesia, menurut Moeldoko, masih perlu impor beras. Sebab, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Hal itu terjadi karena adanya penyusutan lahan sebesar 24 persen secara alamiah. Lahan pertanian juga berkurang lantaran adanya pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang cepat.

    Baca: Ma'ruf Amin Sebut Jokowi Ingin RI Hasilkan Produk Halal Terbanyak

    Selain itu, Moeldoko menilai bahwa faktor cuaca juga mempengaruhi produktivitas, sehingga pemerintah masih memerlukan impor. Meski begitu, Presiden Jokowi memastikan impor tidak boleh dilakukan saat petani akan melakukan panen. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.