Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Menko Darmin Ajak Buwas dan Enggar Duduk Bareng

Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal purnawirawan, Budi Waseso, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 22 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana
Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal purnawirawan, Budi Waseso, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 22 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan penyebab perseteruan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tentang impor beras. "Sebenarnya masalah komunikasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Baca: Budi Waseso - Enggar Ribut Soal Impor Beras, Jokowi Akan Jelaskan

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengundang Budi Waseso dan Enggar untuk duduk bersama. "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," katanya.

Moeldoko mengatakan, secara realitas, Indonesia masih perlu impor beras. Sebab, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Hal itu, kata Moeldoko, terjadi karena adanya penyusutan lahan sebesar 24 persen secara alamiah. Lahan pertanian juga berkurang lantaran adanya pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang cepat.

Selain itu, Moeldoko menilai bahwa faktor cuaca juga mempengaruhi produktivitas, sehingga pemerintah masih memerlukan impor. Persoalannya, Moeldoko berujar, impor tidak boleh dilakukan saat petani mau panen.

"Kalau memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi. Karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Jadi, kalau sudah ini bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Perdagangan dan Bulog bersitegang dalam urusan impor beras. Bulog berkukuh bahwa impor beras tak perlu dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan menyebutkan impor beras tetap berjalan.

Baca: Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog

Menurut Enggar, keputusan impor diambil karena kemampuan produksi dalam negeri yang masih rendah. Hal itu diputuskan dalam rakor yang dihadiri Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.

Adapun Buwas mengatakan bahwa stok beras aman hingga Juli 2019, sehingga tidak perlu impor. Menurut dia, stok beras nasional masih surplus, meskipun dalam kondisi cuaca kering seperti sekarang.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Daun Salam hingga Cengkeh, Inilah 5 Bahan Efektif Mengusir Kutu Beras

3 jam lalu

Kutu Beras. pestwiki.com
Daun Salam hingga Cengkeh, Inilah 5 Bahan Efektif Mengusir Kutu Beras

Kutu beras kerap kali menjadi masalah. Berikut lima cara mengatasinya.


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

3 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

4 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.


Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

5 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

Kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dinilai mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di Tanah Air.


Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

5 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

Walhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.


Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

7 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi sebut Presiden Jokowi abai terhadap perlindungan ekosistem laut karena buka ekspor pasir laut.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

7 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka keran ekspor pasir laut yang sempat dihentikan selama 20 tahun. Greenpeace mengungkap potensi kerusakan alam.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

8 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

19 jam lalu

Suasana suatu pagi di Tanjung Setia, Pesisir Barat, para peselancar berjalan di tepian pantai mencari gulungan ombak. Tempo/Amston Probel
Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menanggapi langkah Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.