Jokowi Minta Menko Darmin Ajak Buwas dan Enggar Duduk Bareng

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal purnawirawan, Budi Waseso, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 22 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal purnawirawan, Budi Waseso, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 22 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan penyebab perseteruan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tentang impor beras. "Sebenarnya masalah komunikasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Baca: Budi Waseso - Enggar Ribut Soal Impor Beras, Jokowi Akan Jelaskan

    Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengundang Budi Waseso dan Enggar untuk duduk bersama. "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," katanya.

    Moeldoko mengatakan, secara realitas, Indonesia masih perlu impor beras. Sebab, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Hal itu, kata Moeldoko, terjadi karena adanya penyusutan lahan sebesar 24 persen secara alamiah. Lahan pertanian juga berkurang lantaran adanya pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang cepat.

    Selain itu, Moeldoko menilai bahwa faktor cuaca juga mempengaruhi produktivitas, sehingga pemerintah masih memerlukan impor. Persoalannya, Moeldoko berujar, impor tidak boleh dilakukan saat petani mau panen.

    "Kalau memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi. Karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Jadi, kalau sudah ini bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya," ujar dia.

    Kementerian Perdagangan dan Bulog bersitegang dalam urusan impor beras. Bulog berkukuh bahwa impor beras tak perlu dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan menyebutkan impor beras tetap berjalan.

    Baca: Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog

    Menurut Enggar, keputusan impor diambil karena kemampuan produksi dalam negeri yang masih rendah. Hal itu diputuskan dalam rakor yang dihadiri Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.

    Adapun Buwas mengatakan bahwa stok beras aman hingga Juli 2019, sehingga tidak perlu impor. Menurut dia, stok beras nasional masih surplus, meskipun dalam kondisi cuaca kering seperti sekarang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.