TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan sejumlah bank untuk membayar dana talangan bagi rumah sakit. Juru bicara BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, menyarankan rumah sakit agar meminjam dana bank menggunakan invoice dari lembaganya. “Sudah ada sejumlah bank yang menjadi rujukan atau mitra skema supply chain financing (SCF) ini,” kata dia kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Baca: Sri Mulyani: Pemerintah Upayakan Defisit BPJS Kesehatan Turun
Iqbal menjelaskan, bank yang siap menjadi mitra adalah Bank Mandiri, BNI, Bank DKI, Bank KEB Hana, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Woori Saudara, Bank Jabar Banten (BJB), Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga. Selain bank, ada dua lembaga pembiayaan (multifinance) yang juga memakai skema ini, yakni TIFA Finance dan MNC Leasing.
Sejumlah pemerintah daerah menyambut saran BPJS Kesehatan itu. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan tengah menyiapkan aturan pendukung untuk mengizinkan rumah sakit umum daerah (RSUD) meminjam uang kepada bank. “Perlu semacam keputusan gubernur atau peraturan gubernur supaya nanti pinjaman bisa dilakukan ke Bank BJB, sehingga pembayarannya aman,” kata Iwa di Bandung.
Iwa mencontohkan RSUD Al-Ihsan milik Provinsi Jawa Barat yang arus keuangannya terganggu gara-gara BPJS Kesehatan telat membayar tagihan. Menurut dia, pemerintah sudah meminta Bank BJB selaku badan usaha milik daerah untuk memberikan pinjaman dengan bunga ringan. “Ada bunga karena Bank BJB juga harus untung. Jangan sampai di bawah cost of fund, tapi mesti di bawah bunga rata-rata pasar,” ujar dia, yang menaksir kebutuhan pinjaman Rp 50 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Khofifah Any, mengatakan delapan RSUD yang mengalami krisis keuangan tengah menghitung jumlah pinjaman yang akan diajukan ke Bank DKI. "Sambil menunggu proses izin ke Gubernur," kata dia, akhir pekan lalu.
Delapan RSUD yang menjadi “korban” keterlambatan pembayar BPJS Kesehatan adalah RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren sawit, dan Tugu Koja. Bank DKI akan memberi 7,5 persen per tahun atas pinjaman itu.
Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, mengatakan siap memberikan pinjaman kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan skema anjak piutang. Skema ini mengatur penerimaan pembayaran lebih awal atas tagihan yang diajukan ke BPJS Kesehatan.
CIMB Niaga menyiapkan dana talangan Rp 1 triliun melalui skema kredit modal kerja untuk tahap pertama. Rumah sakit pun dapat memilih opsi kredit konvensional maupun syariah. “Bunganya bervariasi, tergantung rumah sakit, dan tenornya bergantung pada kredit yang disalurkan,” kata Pandji.
Baca: BPJS Langsung Berikan Pasien Peserta ke RS Kelas A, Asalkan ...
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, mengatakan skema dana talangan untuk BPJS Kesehatan agak bertentangan dengan prinsip bisnis perbankan yang berlandaskan profit. “Seharusnya, sifatnya lebih untuk menolong. Kalau tidak ada jaminan akan dibayarkan pemerintah juga, kemungkinan mereka enggak akan berani masuk,” ucapnya.
ADITYA BUDIMAN | YUSUF MANURUNG | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
