Menteri Pertanian: Produksi Beras pada Musim Kemarau Tidak Turun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau pabrik pengolahan kelapa di Kabupaten Tojo Una Una (Touna), Sulawesi Tengah, Selasa 24 Juli 2018. (dok Kementan)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau pabrik pengolahan kelapa di Kabupaten Tojo Una Una (Touna), Sulawesi Tengah, Selasa 24 Juli 2018. (dok Kementan)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras pada kemarau saat ini tidak turun. Menurut dia, paradigma lama terkait musim kemarau produksi beras menurun sudah harus diganti.

    Baca juga: Menteri Amran Sulaiman Bantah Data Beras Antarlembaga Tak Sesuai

    "Sekarang sudah ada paradigma baru, teknologi baru, kita meningkatkan tanam di musim kering yang biasanya 500 ribu hektare menjadi 1 juta ha naik 2 kali lipat pada saat musim kering," kata dia di Pasaraya Kramat Jati, Jumat, 14 September 2018.

    Amran mengatakan salah satu cara meningkatkan produksi beras saat musim kemarau yaitu dengan membuat 30 ribu embung yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa. Amran juga mengatakan telah membangun irigasi tersier kurang lebih 3,4 juta hektare di seluruh Indonesia.

    Ia menjelaskan pihaknya juga membangun sumur dalam dalam dan sumur dangkal untuk meningkatkan produksi. "Kita mengirim pompanisasi ratusan ribu seluruh Indonesia sehingga hasilnya adalah bisa kita tanam di musim kemarau," kata dia.

    Selain itu, Amran meminta pedagang tak menaikkan harga beras di pasar. Sebab, stok beras yang ada saat ini masih cukup.

    "Sekali lagi kami katakan, semua pengusaha beras tolong jangan ada menaikkan harga. Ambil untung iya, target kita petani sejahtera kita perhatikan, pengusaha untung, konsumen pun senang," kata Menteri Pertanian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.