Harga Emas Antam Turun Menjadi Rp 658.000 per Gram

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chocolatier Portugis Daniel Gomes menyiapkan permen yang dibungkus dengan emas murni 23 karat saat pameran cokelat internasional di Obidos Portugal, 16 Maret 2018. Cokelat berlapis murni tersebut dibanderol harga, 130 juta rupiah. REUTERS/Rafael Marchante

    Chocolatier Portugis Daniel Gomes menyiapkan permen yang dibungkus dengan emas murni 23 karat saat pameran cokelat internasional di Obidos Portugal, 16 Maret 2018. Cokelat berlapis murni tersebut dibanderol harga, 130 juta rupiah. REUTERS/Rafael Marchante

    TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam hari ini turun Rp 4.000. Harga itu dibandingkan dengan harga emas yang terakhir diunggah Antam pada 13 September 2018 yang sebesar Rp 662.000 per gram.

    "Harga emas batangan satu gram Rp 658.000," tulis dalam situs resmi logammulia.com pada Jumat, 14 September 2018.

    Harga pembelian kembali atau buy back price emas Antam Rp 571.000 per gram. Sedangkan harga pembelian kembali pada 13 September 2018 sebesar Rp 576.000.

    Berdasarkan situs logammulia.com, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta, yaitu:

    1 gram Rp 658.000
    2 gram Rp 1.267.000
    3 gram Rp 1.880.000
    5 gram Rp 3.117.000
    10 gram Rp 6.170.000
    25 gram Rp 15.316.000
    50 gram Rp 30.557.000
    100 gram Rp 61.044.000
    250 gram Rp 152.359.000

    Harga dan ketersediaan emas bisa berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan. Harga emas batangan tersebut sudah PPh 22 sebesar 0,9 persen.

    Pembeli dapat menyertakan Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah atau 0,45 persen. Adapun level harga emas Rp 609.032 per gram berlaku untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram. Harga emas berukuran 500 gram, yaitu Rp 304.516.000.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.