INFO NASIONAL-- Ekonomi yang berbasis rakyat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah era globalisasi, sehingga mampu menciptakan arus baru dalam sistem perekonomian.
Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan, era globalisasi menawarkan dinamika perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang cepat tersebut harus direspons dengan pemikiran yang tidak biasa.
Baca Juga:
"Kalau sebelumnya pembangunan ekonomi itu dari atas ke bawah, kali ini kita harus bisa membangun ekonomi dari bawah, yang mana keterlibatan rakyat lebih jauh lagi dari biasanya," ujarnya dalam Simposium Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.
Pembangunan ekonomi berbasis rakyat itu, juga sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita para pendiri bangsa. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pembangunan bangsa.
"Ekonomi rakyat ini tentunya akan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju karena rakyat menjadi arus utama dalam kegiatan ekonomi," ucap Arif.
Baca Juga:
Menurutnya cita-cita ekonomi kerakyatan tersebut bukanlah mimpi besar. Pasalnya, pemerintah telah menciptakan peluang bagi umat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.
Berbagai kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa tapi hingga ke perbatasan, dan juga pembangunan poros maritim.
Kemudian, pemberian sertifikasi lahan yang kian banyak dari tahun ke tahun dan didukung oleh meningkatnya alokasi kredit usaha rakyat (KUR) setiap tahunnya dengan bunga yang semakin rendah.
"Ini yang harus direspons oleh masyarakat. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa menjadi peluang bagi mereka untuk menciptakan arus baru perekonomian, karena pemerintah telah memberikan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi," kata Arif.
Kendati demikian, Arif melanjutkan, ekonomi keumatan perlu dukungan yang lebih dari pemerintah dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Misalnya dengan adanya pelatihan dan pembinaan. “Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.” (*)