Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darmin Nasution Bantah Fahri Hamzah Soal Data Gempa Lombok

image-gnews
Ekspresi Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama dengan dua Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon saat melihat foto-foto yang dipajang dalam pameran foto jurnalistik Warna-warni Parlemen Modern di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 28 Agustus 2018. Sejumlah foto yang ditampilkan merupakan hasil karya wartawan parlemen dan divisi pemberitaan parlemen dari 2017 sampai 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ekspresi Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama dengan dua Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon saat melihat foto-foto yang dipajang dalam pameran foto jurnalistik Warna-warni Parlemen Modern di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 28 Agustus 2018. Sejumlah foto yang ditampilkan merupakan hasil karya wartawan parlemen dan divisi pemberitaan parlemen dari 2017 sampai 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah data mengenai dampak bencana gempa Lombok yang dimiliki pemerintah amburadul dan tidak sinkron antar lembaga seperti diungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Darmin mengatakan perbedaan data bisa saja terjadi karena persoalan tanggal dan waktu pengumpulannya.

Baca juga: Fahri Hamzah: Tak Ada Leadership dalam Rehabilitasi Lombok

"Bisa saja, macam-macam, data kami tetap data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," kata Darmin selepas mengikuti dalam Rapat Konsultasi DPR soal penanganan bencana gempa NTB di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Dalam rapat ini, Fahri mengkritik adanya ketidaksesuaian data antara BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fahri mencontohkan data rumah rusak berat dari BNPB sebanyak 32.968 unit justru berbeda dengan data Pemerintah Provinsi NTB. Lalu ada juga 12 unit jembatan yang rusak di PUPR. Ternyata dari data BNPB jumlahnya mencapai 17 unit.

Dalam rapat ini, BNPB, PUPR, dan Pemprov NTB menampilkan data masing-masing yang mereka miliki. Pertama, BNPB menyampaikan jumlah rumah rusak mencapai 167 ribu unit. Ini adalah update data verifikasi rumah rusak BNPB per 8 September 2018. Sebanyak 32.968 unit rumah teridentifikasi sebagai rusak berat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara dari data PUPR, jumlah rumah rusak berat yang telah diidentifikasi hanya mencapai 31.991 unit. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov NTB juga hanya menyebutkan secara total ada 149 ribu rumah rusak di NTB, berbeda dari BNPB yang mencatat 167 ribu unit. Data Pemprov NTB ini diambil dari update operasi operasi Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanggulangan Darurat Bencana dari TNI per 8 September 2018.

Adapun pada data soal kerusakan, kerugian dan kebutuhan dana rehabilitasi, tetap ada perbedaan data meski tidak terlalu besar. Dari data Pemprov NTB per 7 September 2018, total kerusakan mencapai Rp 11,6 triliun, kerugian Rp 2,3 triliun, dan kebutuhan rehabilitasi Rp 8,93 triliun. Sementara dari data BNPB per 8 September 2018, total kerusakan yaitu Rp Rp 10,1 triliun, kerugian Rp 2 triliun, dan kebutuhan rehabilitasi Rp 8,6 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut membantah Fahri Hamzah bahwa data bencana milik pemerintah simpang siur. "Kami patokan ke BNPB." Sementara Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan data memang boleh bersumber dari mana saja asalkan dilakukan validasi setelahnya. "Perbedaan data itu biasa di setiap bencana," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

24 hari lalu

Grace Natalie. Foto/Instagram
Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?


Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

25 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU


Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

26 hari lalu

Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo-Gibran Wahab Talaohu dan Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah memberikan keterangan saat Sarasehan Aktivis Menjaga Demokrasi bertajuk
Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal


Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

39 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

Jika Prabowo-Gibran menang, pendukung utama seperti Habiburokhman, Grace Natalie, Bahlil, Zulhas, hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad bisa jadi menteri?


Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk meloloskan Partai Gelora yang diulas di film Dirty Vote?


Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

56 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka


Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?

26 Desember 2023

Capres Ganjar Pranowo menghadiri langsung deklarasi yang diadakan di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Ahad, 24 Desember 2023. TPN
Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?

Ganjar berjanji melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi bila menang dalam Pilpres 2024, tapi tak dengan kacamata kuda. Apa artinya?


NasDem Bantah Isu Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

14 Desember 2023

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  soal dugaan aliran dana korupsi dari Syahrul Yasin Limpo ke partai itu. Sahroni menggelar konferensi pers di  NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2023.
NasDem Bantah Isu Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

NasDem membantah cuitan Fahri Hamzah soal ada partai pendukung Anies Baswedan yang akan menarik menteri dari Kabinet Presiden Jokowi.


Cerita dari Debat Capres, Saat Fahri Hamzah Sempat Dilarang Masuk

12 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita dari Debat Capres, Saat Fahri Hamzah Sempat Dilarang Masuk

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tertahan di pintu pagar kantor Komisi Pemilihan Umum saat mau menghadiri acara debat capres


Fahri Hamzah Dukung KPU Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024

11 September 2023

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Fahri Hamzah Dukung KPU Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024

Fahri Hamzah mengatakan percepatan pendaftaran pasangan calon juga akan mempercepat proses penentuan cawapres dari masing-masing kandidat.