Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Defisit APBN Turun dari Rp 220 T ke Rp 150 T

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Sri Mulyani menekankan kepada petugas mengenai pentingnya memberikan layanan yang terbaik saat Asian Games berlangsung. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Sri Mulyani menekankan kepada petugas mengenai pentingnya memberikan layanan yang terbaik saat Asian Games berlangsung. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurun dari Rp 220 triliun tahun lalu menjadi Rp 150 triliun tahun ini.

Baca juga: Sri Mulyani Bahas Asumsi Makro Ekonomi dengan DPR Hari Ini

"Defisit total APBN sampai Agustus Rp 150 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 September 2018.

Menurut Sri Mulyani, APBN sudah mengalami defisit sejak tahun lalu. Pada Agustus 2017, APBN sudah mengalami defisit sebesar Rp 220 triliun.

"Jadi ini perbaikan dari sisi postur APBN. Kami tetap menjaga fiskal tetap hati-hati, karena dalam situasi yang tidak pasti ini lah, kita butuh APBN untuk menjaga ekonomi baik stabilitas, maupun menjaga alokasi dan distribusi. Sehingga dia tetap dinamis bisa digunakan dalam mengelola ekonomi yang mengalami perubahan sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan salah satu faktor yang membuat defisit lebih rendah dari tahun sebelumnya adalah realisasi penerimaan sampai 31 Agustus 2018 yang menunjukkan kenaikan sangat solid sebesar 18,4 persen dengan pertumbuhan perpajakan 16,5 persen.

"Ini pertumbuhan yang sangat tinggi. Dibandingkan tahun lalu, tax growth kita untuk posisi Agustus hanya tumbuh 9,5 persen sekarang kita tumbuh 16,5 persen. Jadi suatu kenaikan yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani. "Sehingga kami sampaikan APBN kita dalam situasi sekarang cukup baik."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani mengatakan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pendapatan naik Rp 4,7 triliun dengan depresiasi, tapi belanja naik Rp 3,1 triliun. Sehingga, kata Sri Mulyani total balance-nya adalah positif Rp 1,6 triliun.

"Jadi sebetulnya kami tidak menggunakan untung atau rugi. Karena ini yang sering dipelintir. Karena mengelola APBN itu kami tidak mengelola untung dan rugi. Kami mengelola ekonomi Indonesia menggunakan instrumen APBN," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan kalau APBN sehat, pemerintah bisa menggunakan lebih banyak instrumen untuk menjaga ekonomi lebih baik lagi. Menurut dia, hal itu sesuai dengan fungsi APBN secara fiskal sebagai stabilisasi alokasi dan distribusi.

Sri Mulyani mengatakan belanja negara juga cukup baik, di mana akselerasi sebesar 8,8 persen tahun ini, lebih besar dibanding tahun lalu yang 5,6 persen. Sri Mulyani mengatakan secara keseluruhan posisi sampai 31 Agustus, primary balance atau keseimbangan primer surplus Rp 11,5 triliun.

"Tahun lalu, bulan Agustus primary balance defisit Rp 84 triliun. Jadi, minus Rp 84 menjadi, surplus Rp 11 triliun itu melonjak perbaikannya jauh lebih sangat nyata," ujar Sri Mulyani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

1 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO
Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menkeu Sri Mulyani akan bekerja di IKN mulai Spetember 2024.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

1 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kerja sama transisi energi dan uji coba pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

2 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

Tim hukum AMIN Refly Harun mengungkit soal pemblokiran anggaran yang menurut Menkeu Sri Mulyani bukan untuk bansos berbeda dengan pernyataan Airlangga


Terkini: Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi Serangan Iran ke Israel, Rupiah dan IHSG Melemah Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Terkini: Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi Serangan Iran ke Israel, Rupiah dan IHSG Melemah Dampak Geopolitik Timur Tengah

Ketegangan situasi geopolitik Timur Tengah dapat berdampak kepada Indonesia di berbagai indikator ekonomi.