TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Senin, 10 September 2018. Rapat tersebut membahas asumsi ekonomi ekonomi makro RUU APBN Tahun Anggaran 2019.
Baca juga: Kunjungi Museum Macan Sri Mulyani Puji Karya Yayoi Kusama
"Hari ini saya akan menyampaikan asumsi makro ekonomi tahun Anggaran 2019," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin, 10 September 2018.
Adapun dalam situs resmi Kantor Staf Presiden, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 tercatat, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.142,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 1.781,0 triliun diperkirakan diterima dari sektor perpajakan, sebesar Rp 361,1 triliun adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rp 0,4 triliun yang berasal dari hibah.
Untuk belanja negara, pemerintah merancang pembelanjaan negara hingga mencapai Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membacakan nota keuangan di gedung DPR pada 16 Agustus 2018.
Ekonomian Indonesia pada 2019 diasumsikan tumbuh pada kisaran 5,3 persen. Sementara inflasi, kata Jokowi, pemerintah akan berupaya mengendalikan inflasi pada rentang 3,5 persen. Nilai tukar rupiah tahun 2019 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar AS.
Pemerintah juga memperkirakan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tahun 2019 berada di kisaran 5,3 persen. Jokowi mengatakan kisaran tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya mitigasi tekanan ekonomi global yang turut dirasakan banyak negara.
Pada asumsi harga minyak mentah pemerintah memperkirakan pada 2019 berada pada kisaran 70 dolar AS per barel. Sementara lifting minyak bumi diprediksi mencapai 0,75 juta barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1,25 juta barel setara minyak per hari.
Presiden mengatakan, kebijakan fiskal ekspansif dijalankan secara proporsional dan kehati-hatian untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
"Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen," kata Jokowi.
Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp 142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp 64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp 21,7 triliun pada tahun 2019.
Selain Sri Mulyani, rapat dengan Komisi XI juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.
