Kamis, 20 September 2018

Rupiah Anjlok, Politikus PDIP: Karena Surat Utang Dikuasai Asing

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. Nilai tukar rupiah berakhir melemah 51 poin atau 0,36% di Rp14.052 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/5/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. Nilai tukar rupiah berakhir melemah 51 poin atau 0,36% di Rp14.052 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/5/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menyebutkan sekitar 40 persen surat utang Indonesia dikuasai asing yang menjadi salah satu faktor menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Ini termasuk faktor internal. 40 persen surat utang Indonesia yang punya asing. Makanya, ke depannya kepemilikan asing terhadap surat utang Indonesia ini harus dikurangi," kata politikus PDI Perjuangan itu di Semarang, Jumat, 7 September 2018.

    Baca: Efek Rupiah Melemah, Impor Porsche Hingga Ferrari Bakal Distop

    Hal tersebut diungkapkan Ari, sapaan akrab Juliari saat "Penyerahan Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan dari Kementerian Perindustrian kepada IKM di Kota Semarang" yang berlangsung di Kantor Kecamatan Semarang Barat.

    Ari menjelaskan 40 persen kepemilikan surat utang Indonesia oleh asing sebenarnya bisa dikurangi dengan memanfaatkan dana-dana yang menganggur, seperti dana pensiun untuk membeli surat-surat utang Indonesia tersebut.

    "Sebenarnya, banyak dana-dana yang menganggur, seperti dana pensiun. Daripada duitnya menganggur di bank cuma dapat bunga sekian, mending dipakai buat beli surat-surat utang kita. Buat beli surat utang sendiri kan enggak bahaya," katanya.

    Faktor internal lain, kata legislator Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN itu, akibat neraca perdagangan yang selama ini masih minus dengan lebih banyaknya impor ketimbang ekspor.

    "Makanya, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan industri yang kuat. Kalau industri enggak kuat, orang-orang yang tiba-tiba kaya, sejahtera, mengambil dari tempat lain. Akhirnya, banyak impor," katanya.

    Kondisi tersebut, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, sebenarnya sudah terjadi sejak 10 tahunan yang lalu, bahkan untuk kebutuhan pangan saja sampai perlu mengimpor, seperti beras, gula, dan garam.

    "Artinya, tidak ada kata lain selain memperkuat industri nasional dan pengurangan kepemilikan surat utang oleh asing ke depannya, supaya nilai mata uang tidak terlalu gonjang-ganjing seperti sekarang," kata Ari.

    Selain faktor internal, diakuinya, pelemahan nilai tukar rupiah juga disebabkan faktor eksternal dengan adanya tekanan di negara-negara berkembang yang ekonominya sedang jelek, seperti Turki, Argentina, dan Brasil yang berimbas ke Indonesia.

    "Para pemain uang dunia memang menyamaratakan, tidak melihat negara satu persatu. Mana nih negara berkembang yang ekonominya sedang rentan. Terjadi pelemahan di situ. Artinya, mereka tarik dolar untuk dipindahin ke tempat yang lebih aman," katanya.

    Analogi sederhananya, kata dia, orang yang menyimpan dana di sebuah bank dengan bunga 5 persen/tahun, kemudian tiba-tiba ada perbankan lain yang menawarkan bunga yang lebih tinggi dengan jaminan keamanan yang lebih.

    "Orang ini pindahin gak? Langsung pindahin. Ya, ini uang dari Turki, Argentina, Brazil, dan Indonesia ditarik, dipindahin karena ada yang lebih menarik. Kalau ditarik kan jadi kering," kata Ketua Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.