Menperin Ingin Ekspor Otomotif Kurangi Defisit Transaksi Berjalan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

    Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 barang impor bakal menggenjot produksi industri dalam negeri dan ekspor. Menurut dia, industri dalam negeri sudah siap menambah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

    Baca juga: Kementerian Perdagangan Bidik Ekspor Mobil Listrik ke Australia

    “Salah satu contoh sektor yang tengah diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni sektor otomotif,” tutur dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 September 2018.

    Airlangga mencontohkan komitmen investasi Toyota Group di Indonesia selama 2-3 tahun terakhir mencapai Rp 20 triliun. Ia menjelaskan Toyota Group juga menargetkan total ekspor mobil CBU untuk tahun ini sebanyak 217 ribu unit atau senilai lebih dari US$ 3 juta.

    “Pertengahan bulan ini juga akan ada ekspor dari Suzuki, sehingga ekspor secara keseluruhan di tahun ini akan menembus hingga 250 ribu unit,” ujarnya.

    Melalui peningkatan ekspor ini, kata dia, akan dapat memperbaiki struktural ekonomi Indonesia, yakni defisit transaksi berjalan. Airlangga mengatakan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia, pengendalian impor mobil mewah akan efektif dilaksanakan pada bulan ini. Kendaraan yang akan terkena dampak langsung adalah mobil yang memiliki kapasitas di atas 3.000 cc dan yang dikategorikan sebagai supercar.

    "Tapi kalau yang sudah on the way, ya dilanjutkan saja. Untuk kategorinya dari sisi harga sudah tinggi dan kita sudah punya kriteria sesuai PPnBM. Misalnya kategori supercar. Kan tidak ada supercar yang tidak mewah,” ujarnya.

    Airlangga juga mengatakan kuota impor mobil mewah selama ini termasuk kecil untuk Indonesia. Namun dengan pelarangan impor mobil mewah ini, pemerintah ingin menunjukkan komitmennya pada produksi mobil dalam negeri.  

    “Memang  dari segi jumlahnya tidak besar, tetapi melalui kebijakan ini menjadi sinyal bahwa kita prioritaskan pada produksi nasional yang ikut menggerakkan ekonomi kita,” tutur dia.

    Pemerintah berharap dengan kebijakan pengendalian impor termasuk untuk mobil mewah akan membuat industri otomotif dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas ekspornya sehingga bisa mendatangkan devisa bagi negara.

    Menurut Airlangga, beberapa sektor andalan yang dapat memacu nilai ekspor, antara lain industri makanan dan minuman, industri bahan kimia dan barang kimia, industri pengolahan logam, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri pengolahan karet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.