Rupiah Melemah, Menteri Luhut Jadwal Ulang Proyek Listrik di Jawa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecat salah satu ruangan di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat. 24 Desember 2016. PLN memproyeksikan beban puncak konsumsi listrik saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 akan berkurang 18 hingga 24 persen dibandingkan pada kondisi pemakaian litrik di hari kerja biasa. ANTARA FOTO

    Pekerja mengecat salah satu ruangan di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat. 24 Desember 2016. PLN memproyeksikan beban puncak konsumsi listrik saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 akan berkurang 18 hingga 24 persen dibandingkan pada kondisi pemakaian litrik di hari kerja biasa. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penundaan sejumlah proyek listrik di Pulau Jawa untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. "Kita reschedule (jadwal ulang) beberapa proyek listrik," ujarnya seusai Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

    Baca: Terpuruk Berhari-hari, Rupiah Menguat 48 Poin Jadi 14.880

    Luhut menjelaskan, penjadwalan ulang proyek listrik itu di antaranya terkait upaya pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah. "Supaya tidak salah mengerti ya, di Jawa, (pasokan listrik) sudah cukup sekarang ini. Jadi, mungkin (ditunda) enam bulan atau satu tahun, kita mau menenangkan dulu masalah currency (mata uang) ini," katanya.

    Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menjadwalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan sebagai upaya mengendalikan impor komponen. Hal ini yang dinilai turut menyebabkan defisit transaksi perdagangan, sehingga nilai tukar rupiah terus melemah. Pasalnya perusahaan pembangkit listrik disinyalir tidak menaati kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sehingga impor komponen melambung.

    Meski demikian, Luhut tidak menyebutkan secara gamblang proyek mana saja yang ditunda. Ia mengatakan penundaan terhadap proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan (financial close). "Jadi yang sudah financial close, akan terus (berjalan)," tuturnya.

    Proyek kelistrikan yang belum financial close mencapai sekitar 15.200 MW. Proyek-proyek tersebut awalnya ditargetkan mulai 2019, namun akan ditunda pada 2021-2026. Meski ditunda, pemerintah memastikan target rasio elektrifikasi hingga 99 persen pada 2019 akan tetap tercapai.

    Sebelumnya, pengamat ekonomi Shanti Ramchand Shamdasani menilai pemerintah perlu menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masih dalam daftar perencanaan (pipeline). Dengan begitu, menurut dia, dana untuk membangun infrastruktur bisa digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

    Baca: Rupiah Melemah, Pemerintah Disarankan Tunda Proyek Infrastruktur

    "Saya usulkan, proyek-proyek yang tadinya sudah pipeline, belum dilaksanakan dan masih bisa diberhentikan, dihentikan dulu. Uangnya digunakan untuk mengamankan rupiah," kata Shanti saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Studi Ungkap Kecepatan Penyebaran Virus Corona Baru Bernama B117

    Varian baru virus corona B117 diketahui 43-90 persen lebih menular daripada varian awal virus corona penyebab Covid-19.