Rupiah Loyo, Faisal Basri Usulkan 6 Hal Ini ke Pemerintah dan BI

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri ikut berpendapat mengenai nilai tukar rupiah yang kian terdepresiasi. Ia mengatakan masih banyak yang bisa dilakukan untuk meredam pelemahan rupiah.

    Baca: Rupiah Jeblok, Menteri Jonan Pastikan Harga BBM Tak Naik

    "Strategi menyerang patut diterapkan secepatnya. Upaya kolektif oleh segenap elemen bangsa pun sangat ditunggu. Sebab, pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan kondisi tahun 2013 dan 2015," kata Faisal seperti dikutip dalam laman resmi miliknya, faisalbasri.com, Rabu, 5 September 2018.

    Nilai tukar rupiah tercatat terus melemah selama sepekan terakhir. Merujuk kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR nilai tukar rupiah terhadap US$ melorot ke level Rp 14.927 per dolar pada Rabu, 5 September 2018.

    Sementara itu, di pasar valas rupiah telah mencapai level Rp 14.949 per dolar Amerika Serikat pada pukul 10.25 WIB. Melansir data RTI, dalam sepekan terakhir rupiah telah tergerus sebanyak 2,01 persen.

    Menurut Faisal, saat ini tekanan domestik amat berat dan terus terakumulasi akibat penyesuaian struktural sengaja dihambat oleh pemerintah. Biaya penundaan sangat mahal karena menghadapi lingkungan global yang kian tidak bersahabat.

    Menghadapi hal itu, kata Faisal, belum terlambat bagi pemerintah untuk segera melakukan koreksi. Adapun ia mengusulkan enam strategi untuk meredam pelemahan rupiah.

    Pertama, suku bunga acuan (BI 7-day repo rate) perlu segera dinaikkan. Karena suku bunga saat ini belum memadai untuk meredam gejolak ekonomi global. Selain itu, kenaikan suku bunga juga menjaga supaya cadangan devisa tidak terlalu banyak terkikis.

    Kedua, melakukan “himbauan moral” supaya para pejabat publik mau menukarkan dolar yang mereka miliki. "Sangat tidak elok jika peternakan dolar AS milik para pengelola negara sampai mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang mencapai jutaan dolar," ujar Faisal yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance ini.

    Ketiga, pemerintah perlu berhemat belanja dengan valuta asing. Caranya dengan tidak melakukan studi banding ke luar negeri, menekan jumlah delegasi ke luar negeri, menyeleksi ketat perjalanan luar negeri baik oleh pejabat negara dan jajaran BUMN. Selain itu juga melarang BUMN menggelar tarvel fair dan melarang BUMN melakukan pembayaran dalam dolar.

    Keempat, menargetkan seluruh perwakilan di luar negeri untuk memperluas serta membuka pasar baru di masing-masing negara tempat bertugas.

    Kelima, menjadwal ulang proyek-proyek strategis terutama yang boros devisa, termasuk belanja pertahanan. Jika kondisi sudah normal kembali, belanja yang tertunda bisa diperhitungkan.

    Baca: Rupiah Terpuruk, BI Intervensi Pasar Rp 7,2 Triliun

    Keenam, pembersihan dapur rumah sendiri dengan menertibkan, jika perlu memecat para menteri yang membuat pasar domestik sering kebobolan. "Patut diduga, praktek-praktek pemburuan berada di balik arus impor yang semakin deras," kata Faisal.

    Simak berita menarik lainnya terkait rupiah hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.