Rabu, 26 September 2018

Rupiah Jeblok, Menteri Jonan Pastikan Harga BBM Tak Naik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berbincang saat memberikan keterangan terkait penataan regulasi jilid II di Kementerian ESDM, Jakarta, 12 Februari 2018. Kementerian ESDM kembali melakukan penataan regulasi jilid II sebanyak 51 peraturan sektor ESDM ditata menjadi 29 aturan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berbincang saat memberikan keterangan terkait penataan regulasi jilid II di Kementerian ESDM, Jakarta, 12 Februari 2018. Kementerian ESDM kembali melakukan penataan regulasi jilid II sebanyak 51 peraturan sektor ESDM ditata menjadi 29 aturan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atai ESDM Ignasius Jonan memastikan tidak akan ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar dalam waktu dekat ini. "Pemerintah tidak rencanakan kenaikan harga dalam waktu dekat. Itu saja jawabannya," saat ditanyai wartawan soal peluang kenaikan harga BBM dalam diskusi di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018.

    Baca: Penjelasan Sri Mulyani Soal Opsi Kenaikan Harga BBM

    Isu kenaikan harga BBM itu muncul tak lepas dari tren pelemahan kurs rupiah belakangan ini. Kemarin kurs tengah Bank Indonesia menyebutkan rupiah di level Rp 14.840 per dolar AS, atau melemah dibandingkan pertengahan Agustus lalu Rp 14.621 per dolar AS. Kekhawatiran kenaikan harga BBM muncul karena ketergantungan impor terhadap komoditas itu masih tinggi.

    Terkait hal ini, keputusan untuk tidak mengubah harga BBM sebenarnya telah diumumkan langsung Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak pertengahan Juni 2017. Saat itu, Jokowi mengumumkan keputusan ini telah diambil berdasarkan sejumlah kalkulasi tertentu. Pemerintah pun beberapa kali menyampaikan keputusan untuk mempertahankan harga tersebut tidak ada hubungan dengan Pemilu Presiden 2019.

    Dengan keputusan ini, pemerintah sebenarnya juga menambah subsidi BBM demi mempertahankan harga. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 misalnya, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi untuk BBM jenis solar menjadi Rp 2.000 per liter. Angka ini naik dari yang semula hanya Rp 500 per liter.

    Di sisi lain, Indonesia juga masih bergantung pada impor minyak mentah atau produk bensin jadi. Dari catatan Kementerian ESDM, impor minyak mentah dan produk bensin pada triwulan kedua 2018 masing-masing mencapai US$ 1,74 miliar dan US$ 3,82 miliar.

    Keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM ini pun tak ayal menuai kritik karena dianggap akan terus memperlemah rupiah. Hingga hari ini saja, kurs rupiah telah mencapai Rp 14.900 per dollar Amerika Serikat. Salah satunya ekonom UI, Chatib Basri yang menilai subsidi BBM selama ini hanya akan membuat pengguna pindah dari BBN nonsubsidi ke subidi yang akhirnya meningkatkan impor.

    Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fachmi Radhi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga premium dan solar bukan semata untuk tujuan politik, tetapi lebih untuk menaikkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

    Baca: Pengamat: Seharusnya BBM Naik, Namun Pemerintah Masih Menahan

    Fachmi mengatakan, kenaikan harga BBM yakni premium dan solar secara signifikan akan memicu kenaikan angka inflasi. Ini berpotensi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. "Pada saat itu, rakyat miskinlah yang paling menderita akibat inflasi meningkat," ujarnya saat dihubungi Senin, 3 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Karen Agustiawan Ditahan Karena Akuisisi Pertamina di Blok BMG

    Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan terkait kasus dugaan korupsi investigasi Pertamina berupa akuisisi aset BMG.