Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fitch Pertahankan Rating, Sri Mulyani: APBN Akan Dikelola Efektif

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara menanggapi keputusan lembaga pemeringkat utang Fitch yang mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia tetap pada posisi BBB dengan outlook stable. Pemerintah menilai hal tersebut sebagai apresiasi atas segala upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di tengah gejolak global.

Baca: Ini Alasan Fitch Rating Pertahankan Rating Utang RI

Sri Mulyani mengungkapkan peringkat tersebut menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih baik. Selain itu, reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya juga dipandang terus memberikan hasil positif.

"Pengumuman ini juga menunjukkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global," ucap Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Senin, 3 September 2018.

Menurut Sri Mulyani, apresiasi dari lembaga internasional terkemuka, seperti lembaga rating, terhadap kinerja perekonomian Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih sehat, adil, dan mandiri serta perannya kepada perbaikan perekonomian Indonesia secara umum. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Sri Mulyani menyebutkan, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif. "Selanjutnya, peranan dari berbagai pihak dan masyarakat luas juga sangat penting dalam mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif ke depan," katanya.

Peringkat utang Indonesia telah masuk Fitch dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017. Dalam laporannya kali ini, Fitch menyatakan tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor positif bagi peringkat utang Indonesia.

Fitch juga menggarisbawahi beberapa upaya pemerintah dan otoritas dalam menjaga stabilitas di tengah tekanan yang dihadapi negara-negara berkembang, seperti kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga, mengendalikan arus modal keluar, dan menjaga inflasi tetap berada di level yang rendah.

Lebih lanjut, Fitch melihat kondisi keuangan eksternal Indonesia lebih kuat dibanding periode Taper Tantrum pada 2013 yang merupakan hasil dari disiplin kebijakan fiskal dan langkah makroprudensial yang meredam kenaikan tajam utang luar negeri swasta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kesepakatan bilateral swap dengan Australia, Jepang dan Korea Selatan juga dinilai turut menjaga stabilitas ekonomi. Plus, Indonesia tetap berpartisipasi dalam Chiang Mai Initiative (CMI).

CMI adalah kesepakatan currency swap multilateral antara sepuluh negara Asean dan China, Jepang, dan Korsel, yang berlaku sejak 2010. Pada sisi pengelolaan fiskal, Fitch memandang konsolidasi fiskal dapat memperbaiki posisi utang publik Indonesia yang saat ini sudah cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata negara peers. "Terlebih, risiko sektor perbankan juga masih terbatas didukung antara lain rasio kecukupan modal yang tetap kuat," kata Sri Mulyani.

Fitch menilai pertumbuhan PDB Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara peers. Lembaga tersebut memperkirakan PDB Indonesia meningkat sebesar 5,2 persen pada 2019 dan 5,3 persen pada 2020 yang didukung oleh peningkatan belanja infrastruktur publik.

Di sisi lain, Fitch melihat adanya risiko yang dapat timbul dari peningkatan ketegangan perdagangan internasional bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak yang mungkin ditimbulkan antara lain sentimen negatif dan penurunan harga komoditas.

Fitch juga melihat adanya ruang perbaikan bagi Indonesia ke depan seperti pada peningkatan tingkat penerimaan negara, peningkatan pendapatan per kapita, serta perbaikan tata kelola. Perbaikan tersebut dapat didorong melalui upaya reformasi berkelanjutan.

Baca: Fitch Pertahankan Rating, BI Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan

Selain itu, menurut Fitch, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mendorong peningkatan peringkat utang Indonesia ke depan yakni penguatan keuangan eksternal, perluasan basis ekspor manufaktur, dan turunnya ketergantungan terhadap arus modal portofolio. Di sisi fiskal, perbaikan terus menerus terhadap rasio penerimaan negara juga dapat menjadi faktor pendorong kenaikan peringkat utang, serta terus membaiknya standar tata kelola.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

5 menit lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

36 menit lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditindas," kata Prabowo.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

15 jam lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

16 jam lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.


Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

19 jam lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) berbicara dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (29/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

Saat ini pemerintah tengah membahas rasionalisasi penggajian menteri. Namun, rencana kenaikan itu belum bisa dilakukan pada 2024.


Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

20 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

20 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melayat Mantan Sekjen Kemenkeu JB Kristiadi. Instagram
Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

Ekonom Celios mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.