Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPJS Kesehatan Tekan Defisit Keuangan Lewat Sistem Rujukan Online

image-gnews
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin mengatakan peluncuran sistem rujukan online adalah salah satu upaya lembaganya untuk menekan angka defisit keuangan. Sepanjang tahun 2017, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit keuangan hingga Rp 9,75 triliun lantaran jumlah klaim tembus melampaui pendapatan dari iuran peserta.

Baca juga: BPJS Tak Bayar Klaim 3 Penyakit, Menkes Minta Aturan Dicabut

"Kami menata sistemnya," kata Arief saat ditemui selepas acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018.

Sistem rujukan online ini ditampung dalam platform Primary Care BPJS Kesehatan di laman pcare.bpjs-kesehatan.go.id dan akan dijalankan penuh pada 1 Oktober 2018.

Melalui sistem ini, BPJS Kesehatan akan menghapus sistem rujukan usang dengan cara manual. Penggunaan sistem online ini ditargetkan bisa membuat pendataan peserta lebih akurat sehingga layanan yang diberikan bisa lebih terukur. Selain itu, sistem ini diluncurkan untuk mengurangi angka kecurangan peserta BPJS yang kerap membuat badan itu merugi.

Jumlah pendapatan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS sebenarnya mencapai sebesar Rp 74,25 triliun. Tapi jumlah klaim yang harus ditanggung lebih lagi, mencapai Rp 84 triliun. Sedangkan tahun ini, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan klaim sebesar Rp 87,8 triliun. Dengan begitu, defisit bisa ditekan menjadi Rp 8,03 triliun.

Namun persoalan defisit ini telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Karena tidak ingin menaikkan iuran peserta, maka Jokowi pun meminta defisit itu ditambal dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih mengaudit nilai defisit sebenarnya sebelum ditutup dengan duit APBN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sistem rujukan online ini sebenarnya diluncurkan dalam tiga fase sejak 15 Agustus 2018 hingga 30 September 2018. Fase pertama untuk sosialisasi, fase kedua untuk penerapan rujukan online secara luas, dan fase ketiga untuk pengaturan rumah sakit rujukan dari para peserta nantinya. Sistem rujukan rumah sakit inilah yang sejatinya ingin diatur ketat oleh BPJS. "Kalau bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, ngapain harus ke A, makin tinggi tipe tentu akan semakin mahal," ujarnya.

Pada pelaksanaan fase pertama, sebanyak 19.937 dari 22.443 unit fasilitas kesehatan tahap pertama di seluruh Indonesia telah berhasil memulai sistem rujukan ini. Sisanya yaitu 2506 belum berhasil lantaran adanya masalah atau tidak tersedianya jaringan internet yang cukup dan stabil.

"Jadi rujukan manual masih bisa digunakan dengan pertimbangan jaringan ini, tapi kami terus komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika," ucap Arief.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan keberadaan sistem rujukan online ini harus diikuti kesiapan data dari rumah sakit tujuan rujukan. Bersamaan dengan uji coba sistem rujukan online ini, BPJS meminta rumah sakit untuk segera melengkapi seluruh data yang dibutuhkan. Salah satunya soal ketersediaan dokter.

Bagi Budi, ini merupakan upaya penting untuk membuat sistem pengelolaan klaim kesehatan di BPJS Kesehatan bisa lebih terukur. BPJS ditargetkan oleh pemerintah untuk menggaet 261 juta penduduk untuk menjadi peserta jaminan kesehatan hingga 2019. "Poinnya ada pada data sehingga bisa dimonitoring, jadi rujukan online ini bukan hanya gaya-gayaan," ujar Budi.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pinjol Banyak Bermasalah, Pengamat: Literasi Keuangan Digital Masyarakat Rendah

6 jam lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
Pinjol Banyak Bermasalah, Pengamat: Literasi Keuangan Digital Masyarakat Rendah

Banyaknya persoalan karena Pinjol, menurut pengamat karena rendahnya literasi keuangan digital masyarakat.


Di New York, BPJS Kesehatan Jabarkan Kesuksesan Ungguli Eropa

13 jam lalu

Di New York, BPJS Kesehatan Jabarkan Kesuksesan Ungguli Eropa

Cakupan kesehatan universal atau UHC penduduk Indonesia sudah 94 persen.


Memahami Laporan Keuangan Perusahaan dan Jenis-Jenisnya

1 hari lalu

Sebelum mengambil langkah untuk memulai usaha baru, pastikan untuk memahami dengan baik laporan keuangan terlebih dahulu. Foto: Canva
Memahami Laporan Keuangan Perusahaan dan Jenis-Jenisnya

Sebelum mengambil langkah untuk memulai usaha baru, pastikan untuk memahami dengan baik laporan keuangan terlebih dahulu.


Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

2 hari lalu

Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikenal sebagai program jaminan kesehatan dengan jumlah kepesertaan terbesar di dunia.


BPJS Kesehatan Optimalkan Layanan Skrining Kesehatan Petugas KPPS

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimalkan Layanan Skrining Kesehatan Petugas KPPS

Calon petugas KPPS yang masuk kategori risiko rendah setelah mengikuti skrining dapat bertugas sesuai tanggung jawabanya.


Cara Naik Kelas BPJS Kesehatan dan Syaratnya

5 hari lalu

Cara Naik Kelas BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Perubahan kelas BPJS Kesehatan berlaku untuk satu keluarga dalam Kartu Keluarga sama yang sudah terdaftar sebagai peserta.


Dinkes DKI: Warga Jakarta yang Kena ISPA Pakai BPJS untuk Layanan Kesehatan Gratis

7 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati sebagai juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menggelar konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 8 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dinkes DKI: Warga Jakarta yang Kena ISPA Pakai BPJS untuk Layanan Kesehatan Gratis

Dinkes DKI menyatakan 98 persen warga Jakarta telah punya layanan BPJS Kesehatan. Penderita ISPA bisa dapat layanan kesehatan gratis.


Peserta Puas dengan Layanan, Sustainabilitas Program JKN Terjaga

8 hari lalu

Peserta Puas dengan Layanan, Sustainabilitas Program JKN Terjaga

Puas terhadap layanan kesehatan yang pernah diterima, merupakan salah satu faktor yang mendorong peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mau membayar iuran secara rutin.


Putin Kecam Mantan Pejabat Rusia yang Lari ke Israel

9 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Anatoly Chubais. Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin via Reuters
Putin Kecam Mantan Pejabat Rusia yang Lari ke Israel

Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam mantan pimpinan perusahaan Rusnano yang didanai negara, Anatoly Chubais, yang diduga pindah ke Israel


Pengertian OJK Lengkap dengan Tujuan dan Fungsinya

10 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Pengertian OJK Lengkap dengan Tujuan dan Fungsinya

Sudahkah Anda tahu apa pengertian OJK? OJK memiliki peran penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Berikut ini tujuan hingga wewenangnya.