Hyundai Rencana Investasi di RI, Pemerintah Bahas Insentif Pajak

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Truth Leem

    REUTERS/Truth Leem

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka opsi pemberian insentif pajak kepada produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai. Insentif ini diberikan menyusul rencana Hyundai untuk menanamkan investasi dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia.

    Baca: Pesaing Go-Jek, Grab Dapat Suntikan 33 T dari Toyota dan Hyundai

    "Bisa tax holiday, tapi sebenarnya itu berlaku untuk semua, tidak eksklusif satu perusahaan saja," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018.

    Rapat koordinasi ini diikuti oleh Airlangga, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. Namun, tidak ada satu pun perwakilan dari Hyundai yang diundang dalam rapat ini. Thomas Lembong yang ikut dalam pembicaraan ini enggan memberikan komentar.

    Kabar soal rencana investasi oleh Hyundai ini sebenarnya telah tersiar sejak 2017. Hyundai berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi untuk pasar mereka di Asia Tenggara. Salah satu caranya yaitu dengan membangun pabrikan sendiri yang dikabarkan memiliki kapasitas produksi hingga 1.000 unit.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

    Airlangga mengatakan ada beberapa hal memang yang dibicarakan terkait investasi Hyundai ini. Salah satunya soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada industri otomotif, termasuk Hyundai nantinya. Menurut dia, perusahaan komponen otomotif dalam negeri hanya ingin aturan TKDN hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diperketat. "Ini demi mengurangi impor juga," ujarnya.

    Namun sampai saat ini, belum ada satupun kesepakatan final soal skema investasi Hyundai di Indonesia. Airlangga mengatakan kementerian terkait masih terus melakukan pembicaraan. "Ini baru bicara saja, belum ada hal yang diputuskan," ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Komisaris PT Hyundai Motor Indonesia, Jongkie Sugiarto, mengatakan HyundaiMotor Company berencana membangun pabrik kendaraan niaga dan mobil penumpang di Indonesia. Rencana ini, kata dia, sudah dimatangkan sejak enam bulan lalu.

    "Sekarang sedang dalam tahap kajian akhir, tim dari Korea saat ini sedang di Jakarta," kata Jongkie kepada Tempo, pertengahan Januari silam. Menurut Jongkie, keputusan akhir pembangunan pabrik tersebut kemungkinan diumumkan pada semester pertama tahun ini.

    Jongkie mengakui bahwa saat ini Indonesia bersaing dengan Vietnam untuk memperebutkan investasi ini. Namun dia optimistis pabrik Hyundai akan berdiri di Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan.

    Selain pasar kendaraan yang jauh lebih besar dari Vietnam, Jongkie menyebutkan skema perdagangan bebas ASEAN Free Trade Agreement (FTA) merupakan poin terpenting yang menjadi pertimbangan Hyundai Motor Corp. "Indonesia masuk dalam skema ASEAN FTA, Vietnam tidak. Tentu investor lebih memilih negara yang memiliki opsi bea masuk terendah," ujarnya.

    Saat ini, kata Jongkie, muncul berbagai opsi untuk membangun pabrik mobil penumpang di Indonesia. Salah satunya dengan memperluas fasilitas perakitan yang sudah ada. Hyundai Motor Indonesia saat ini memiliki pabrik perakitan di Bekasi Barat dengan kapasitas produksi 10 ribu unit per tahun.

    Baca: Menteri Airlangga Harapkan Hyundai Korea Tambah Pabrik

    Mobil-mobil yang dipasarkan Hyundai di Indonesia antara lain sedan serta hatchback Avega dan Grand Avega, sport utility vehicle Tucson dan Santa Fe, hingga multi-purpose vehicle H-1. "Nanti Hyundai akan mengembangkan model baru di Indonesia," ujar Jongkie. 

    FERY FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.