Rupiah 14.700, Prabowo: Resepnya Harus Taat ke UUD

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A

    Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyindir soal perekonomian Indonesia dinilainya menganut sistem ekonomi yang tidak tepat. Hal itu menurut Prabowo menyebabkan rupiah terus melemah.

    BACA: Rupiah Melemah, Rini Soemarno Siapkan Sejumlah Langkah

    Menurut Prabowo hal yang membuat rupiah melemah, karena kekayaan Indonesia tidak tinggal di dalam negeri. "Justru mata uang melemah, karena produksi kita, karena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 1 September 2018.

    Dalam situs resmi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di angka Rp 14.711 pada Jumat, 31 Agustus 2018. Angka tersebut menunjukkan pelemahan 46 poin dari nilai sebelumnya, yaitu Rp 14.655 pada penutupan Kamis, 30 Agustus 2018.

    BACA: Menko Darmin Ingatkan Pelemahan Rupiah Bisa Mendongkrak Inflasi

    Sedangkan pada 31 Agustus 2018, kurs jual US$ 1 terhadap rupiah, yaitu Rp 14.785 dan kurs beli Rp 14.637.

    Menurut Prabowo untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Namun Prabowo tidak mendetailkan langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk menguatkan rupiah. "Resepnya adalah ya harus taat ke Undang Undang Dasar kita," kata Prabowo.

    Prabowo menilai harus mengadakan perubahan dan perbaikan sistem ekonomi dan politik. "Supaya tidak terjadi lagi kebocoran lagi, ini situasi ekonomi ini sulit, karena secara sistemik kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, tapi mengalir keluar negeri, ini harus ada perubahan. Saya kira intinya itu," ujar Prabowo.

    Baca berita tentang rupiah lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.