Menteri BUMN Rini Soemarno Minta Digitalisasi SPBU Dipercepat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menemui para peserta aksi demo di depan Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2018. Para pekerja Pertamina melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN terkait dengan rencana Pertamina jual aset. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menemui para peserta aksi demo di depan Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2018. Para pekerja Pertamina melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN terkait dengan rencana Pertamina jual aset. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta proses digitalisasi pada ujung keran penyalur bensin atau nozzle di SPBU dipercepat. Hasil atau data dari proses digitalisasi ini diharapkan bisa digunakan untuk proses pengambilan kebijakan pada 2019.

    Baca juga: Akhir 2018, Pertamina Bakal Pasang Nozzle Digital di 5.518 SPBU

    "Itu saya harapkan agar kita percepat integrasi SPBU Pertamina dengan digitalisasi sehingga data akurat. Saya harapkan data kebutuhan BBM betul-betul semua menjadi akurat," kata Rini saat memberikan pidatonya dalam penandatanganan kerjasama antara PT Pertamina dengan PT Telkom Indonesia mengenai digitalisasi SBPU, di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Hari ini PT Pertamina resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Telkom Indonesia Tbk untuk melakukan digitalisasi nozzle secara bertahap. Digitalisasi ini meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, data center, dan connectivity di 5.518 SPBU atau 75.000 nozzle di seluruh Indonesia dan juga pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian.

    Menurut Rini, percepatan ini merupakan komitmen dari tiga kementerian. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN. Sebab, data dari nozzle tersebut sangat penting misalnya bagi kebijakan mengenai jumlah kebutuhan dan stok BBM yang tersedia.

    Selama ini, Rini melanjutkan, data historis sering jauh dari akurat. Akibatnya, pemerintah sering tak mengetahui seberapa banyak stok yang tersedia dan juga kebutuhan yang diperlukan. Dengan kondisi itu, berakibat pada kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat.

    "Kalau kami mau mengambil keputusan harus menggunakan data yang akurat. Kalau menggunakan data sampah ya akan keluar keputusan sampah. Karena itu data yang kami terima harus akurat dan bersih," kata Rini.

    Rini berujar bahwa proses digitalisasi ini memang tidak mudah. Karena akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pertamina dan Telkom hingga manajemen pemilik SPBU. Belum lagi, kata Rini, harus melakukan edukasi kepada para pemilik.

    Karena itu, Rini Soemarno berharap seluruh lembaga yang terlibat bisa bekerja sama untuk membuat kebijakan yang tepat. Dengan cara itu, diharapkan bisa menambah efisien di dalam pemanfaatan dana APBN 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.