Bappenas Usulkan Nasionalisme Investasi, Apa Maksudnya?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara seminar nasional pembangunan iptek untuk kemajuan bangsa di Kementerian Bappenas, Kamis, 30 Agustus 2018. TEMPO/ Kartika Anggraeni

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara seminar nasional pembangunan iptek untuk kemajuan bangsa di Kementerian Bappenas, Kamis, 30 Agustus 2018. TEMPO/ Kartika Anggraeni

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan nasionalisme investasi bisa menjadi strategi untuk mensosialisasi produk-produk investasi yang kini telah tersedia di pasar. Ia mengatakan strategi ini mungkin bisa menarik dan meningkatkan jumlah investor dalam negeri yang terbilang masih sedikit.

    Baca juga: Bappenas Dorong MRT Jakarta Diteruskan hingga Tangerang Selatan

    "Melakukan sosialisasi investasi dengan menyentuh nasionalisme mungkin bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berinvestasi. Kalau gunakan pendekatan logika, rasional, sulit sepertinya," kata Bambang saat menyampaikan pidatonya dalam acara diskusi "Menuju Indonesia Maju Keuangan Syariah Hari ke-159" di gedung Bursa Efek Indonesia, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Adapun yang dimaksud dengan nasionalisme investasi, menurut Bambang, adalah upaya menarik sebanyak-banyaknya masyarakat supaya mau ikut berinvestasi di sektor keuangan dan pasar modal. Dengan menggunakan nasionalisme, diharapkan memberi kesan bahwa berinvestasi juga merupakan cara berkontribusi dalam pembangunan dan memperkuat ekonomi domestik.

    Menurut Bambang, ide ini diperolehnya ketika tengah berkunjung ke Jepang saat masih menjabat Menteri Keuangan. Ia melanjutkan, banyak pihak menyatakan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 30 persen lebih aman dibanding Jepang. Negara tersebut diketahui memiliki rasio utang 200 persen dibanding PDB.

    Namun, kata Bambang, yang membedakan Jepang dengan Indonesia adalah rasio kepemilikan asing terhadap utang di instrumen surat berharga dalam denominasi mata uang yen. Di Jepang, kepemilikan dana asing utang hanya mencapai 9 persen.

    "Jadi, kalau ada gejolak di dunia, ya, tenang aja. Karena 90 persen surat utang dimiliki oleh orang Jepang, dan kami tahu nasionalisme orang Jepang," kata Bambang.

    Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia, yang saat ini rasio investor atau dana asing yang lebih menguasai dibanding domestik. Bambang mengatakan rasio dana asing yang berinvestasi di surat berharga negara (SBN) telah mencapai 40 persen.

    Bambang berujar contoh itulah yang ia sebut sebagai nasionalisme investor. Artinya, masyarakat peduli terhadap pembangunan domestik yang ditunjukkan lewat pembelian surat-surat berharga negara.

    Dengan kondisi itu, jika ada gejolak seperti yang kini tengah seperti sekarang ini, bisa dipastikan bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Jadi, intinya, kalau punya nasionalisme investasi, otomatis stabilitas makro, pasar keuangan dan modal, akan lebih terbantu," kata Kepala Bappenas ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.