Bandara Cikembar Sukabumi Terkendala Sutet

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengenakan pakaian pelindung saat melakukan penggantian Isolator pada SUTET di tower 127 Cilegon - Cibinong, Batok, Bogor, 26 Juli 2016. Sekitar 27.093 Kms dalam tahap pra konstruksi sebagai upaya mempercepat pembangunan proyek 35000 MW. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Petugas mengenakan pakaian pelindung saat melakukan penggantian Isolator pada SUTET di tower 127 Cilegon - Cibinong, Batok, Bogor, 26 Juli 2016. Sekitar 27.093 Kms dalam tahap pra konstruksi sebagai upaya mempercepat pembangunan proyek 35000 MW. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Bandung -Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan rencana panjang Bandara Cikembar di Sukabumi menjadi perdebatan dengan Kementerian Perhubungan. “Rencana panjangnya 1.600 meter," kata Iriawan, Kamis, 30 Agustus 2018. 

    BACA: Grab Bikin Tempat Penjemputan di Bandara Ngurah Rai Bali

    Idealnya, lanjut Iriwan, adalah 1.800 meter supaya pesawat ATR yang mengangkut 80-an orang bisa mendarat, jadi sekaligus mengangkutnya besar,” kata dia di Bandung, Kamis, 30 Agustus 2018.

    Iriawan mengatakan, jika pemerintah hanya membangun hanya 1.600 meter, landasan pacu bandara itu hanya bisa didarati pesawat kecil seperti Twin Otter. “Kalau Twin Otter hanya 14 orang. Ini masih debatable mudah-mudahan bisa menjadi 1.800 meter,” kata dia.

    BACA: Bandara Ahmad Yani Baru Dirancang Eco Airport

    Menurut Iriawan, lokasi Cikembar di Sukabumi tersebut memiliki keterbatasan karena keberadaan Sutet atau Saluran tegangan tinggi milik PLN. “Ada Sutet kendalanya. Lalu untuk manuver pesawat juga kurang bagus karena, kalau cekungan Bandung ini ke bukitnya jauh, kalau ini dekat. Khawatir hanya mengandalkan visual. Sedangkan kami ingin banyak didarati untuk kepentingan masyarakat Sukabumi,” kata dia.

    Iriawan mengatakan, pembicaraan soal dibahas dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan awal pekan ini. Rencananya tim dari Kementerian Perhubungan akan mengunjungi lokasi bakal bandara Sukabumi di Cikembar. “Hari ini atau besok tim akan mengecek lagi. Mudah-mudahan Sutet-nya bisa dipindahkan atau bagaimana,” kata dia.

    Iriawan mengatakan, pembicaraan soal panjang bandara itu sempat memunculkan lagi opsi lokasi sebelumnya yakni di Citarate, di Ujung Genteng Sukabumi. Hanya saja lokasinya terlalu jauh kendati berada di areal yang nyaris terbuka tanpa penghalang. “Citarate itu di Ujung Genteng, Terlalu jauh. Dari Sukabumi 3 jam lebih,” kata dia.

    Lokasi bakal bandara di Cikembar dinilainya lebih ideal karena berada di tengah-tengah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. “Cikembar ideal karena 30 kilometer dari Kota dan 30 kilometer dari Kabupaten. Nanti demand-nya besar,” kata Iriawan.

    Iriawan mengatakan, keberadaan bakal bandara tersebut diharapkan tidak hanya mamacu perkembangan priwisata di Jawa Barat selatan di seputaran Sukabumi saja, tapi juga menggenjot roda perekonomian. “Orang Sukabumi banyak ke Jakarta, ada karena alasan ekonomi, pendidikan juga, jadi bukan hanya pariwisata. Kalau Citarate itu hanya untuk pariwisata saja, siapa yang mau ke sana,” kata dia.

    Iriawan berharap, pemerintah tetap membangun bandara Sukabumi di Cikembar. “Kalau memang bisa, diperpanjang sedikit supaya ATR bisa mendarat. Kalau hanya untuk Twin Otter Cuma 14 orang sayang. Saya ingin kejar tetap bisa,” kata dia. “Citarate itu masalahnya jauh dan demand penumpangnya gak ada, nanti sayang, mubazir. Kalua bisa SUTET-nya dipindahkan itu lebih bagus.”

    Bandara Sukabumi masuk daftar proyek kawasan Jawa bagian selatan yang sedang dikebut realisasinya oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan bandara yang bisa menjadi akses pintas menuju kawasan wisata UNESCO Geopark Global Ciletuh itu baru mencapai tahap penyusunan rencana utama. Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai 400 hektare tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.